DPR Gelar RDP Bersama BNPT Untuk Mengetahui Perannya Usai Disahkannya UU Terorisme - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 30 May 2018

DPR Gelar RDP Bersama BNPT Untuk Mengetahui Perannya Usai Disahkannya UU Terorisme

Jakarta / ZonaSatu -  Komisi III DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Salah satu agenda rapat,  komisi III akan membahas kewenangan dan  peran BNPT usai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR Jumat (25/5/2018).

Rapat digelar di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-Gerindra, Desmond Mahesa, didampingi Erma Suryani Ranik dari F-Demokrat.

Menurutnya perlu ada pembahasan mengenai peran lembaga terutama BNPT, Polri dan TNI yang menjadi sarana untuk mengatasi tindak pidana terorisme. Inti pembahasan peran BNPT, kata Desmond harus didapatkan hari ini juga agar tidak ada ketumpangtindihan.

"Adapun hal yang penting dalam undang-undang (antiterorisme) ini adalah wilayah-wilayah tugas. Mana wilayah BNPT, wilayah Densus, dan Polri, serta keterlibatan TNI. Dengan disahkannya Undang-Undang Terorisme ini sesuatu banget bagi kami di Komisi III dan sesuatu banget bagi BNPT," ujar Desmond memulai rapat.

"Rapat hari ini harus kita dapatkan poin ini agar ke depan tidak tumpang-tindih. Sehingga masyarakat dalam penanganan terorisme bisa tahu prestasi BNPT, Polri, dan keterlibatan TNI," ujarnya.

RDP ini dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius,MH, beserta para jajarannya. Selain menjelaskan pembagian tugas/wewenang BNPT dalam penanggulangan terorisme, Suhardi diagendakan melaporkan evaluasi kegiatan BNPT. 

Seperti diketahui,  DPR telah menyetujui revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Sebelum mengambil keputusan, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU Terorisme. Usai Syafi'i membacakan laporan Pansus, Agus menanyakan kepada seluruh anggota yang hadir terkait persetujuan untuk disahkan menjadi UU.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi undang-undang?," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

"Setuju," jawab serentak anggota DPR yang hadir.

Reporter : Himawan Aji
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com