DPR Setujui Revisi Undang Undang Ant Terorisme Menjadi Undang Undang - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 25 May 2018

DPR Setujui Revisi Undang Undang Ant Terorisme Menjadi Undang Undang

Jakarta / ZonaSatu -  Setelah melalui perdebatan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Antiterorisme menjadi UU Antiterorisme dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR RI, Jakarta, Jumat (25/5/2018) siang. Rapat paripurna pengambilan keputusan atas revisi Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme tanpa adanya interupsi dan perdebatan

Pengesahan itu diawali dengan pembacaan laporan oleh Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii. Ia mengawali laporan dengan merinci apa saja yang telah dilakukan Pansus. Syafii menjelaskan mereka telah mengadakan rapat dengan sejumlah pihak terkait. Dari pemerintah hingga ormas dan LSM, dimintai pendapat.

“Kapolri, Komnas HAM, Kemenag, Setara Institute, ICJR,” ujar Syafii

Syafii lalu menjelaskan hal-hal baru yang dimuat dalam RUU Antiterorisme. “Mengatur kriminalisasi baru yang sebelumnya bukan tindak pidana terorisme,” sebut Syafii.

Kriminalisasi baru yang dimaksud adalah mengatur jenis bahan peledak, dapat memproses orang yang mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

Setelah memberi penjelasan, Rapat Paripurna yang  dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto itu pun menanyakan kepada anggota yang hadir menanyakan setuju tidaknya RUU tersebut untuk disahkan sebagai undang-undang.

“Apakah laporan Ketua Pansus RUU Pemberantasan tindak pidana terorisme ini bisa diterima dan disetujui sebagai undang-undang?," ujarnya menanyakan.

"Diterima," jawab anggota Dewan

"Untuk selanjutnya kami akan menanyakan ke seluruh fraksi. Apakah RUU atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disahkan jadi UU," kata Agus Hermanto kembali mananyakan.

Maka para nggota yang hadir pun secara aklmasi menyatakan setuju dengan RUU tersebut.“Setuju!” jawab anggota DPR peserta paripurna.

Sebelumnya oada Kamis (24/5/2018) malam perdebatan panjang terjadi terkait definisi terorisme. Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini telah molor hingga lebih dari satu tahun.
   
Dalam pidato tanggapan pendapat akhir pemerintah Menteri Hukum dan HAM menegaskan dengan disetujuinya RUU ini untuk segera disahkan sebagai UU menjadi momentum penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
   
"Pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dengan preventif tetapi juga harus pre-emtif sejak saat merencanakan hingga aksi," kata Yasona Laoly.
   
Dalam RUU ini, tambahnya, sangat komprehensif karena juga telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban terorisme oleh negara dan juga pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
 
"Selain itu kriminalisasi atas tindakan pelatihan militer baik di dalam maupun.luar negeri dalam rangka terorisme merupakan langkah maju dalam pemberantasan tindak pidana terorisme," kata Yasona Laoly.
 
Sebelumnya Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M Syafei juga mengungkapkan bahwa pansus telah mencapai kesepakatan tertinggi dengan menyepakati adanya definisi tentang tindak pidana terorisme.
 
"Soal definisi ini merupakan pencapaian tertinggi dari pansus RUU Pemberantasan tindak pidana terorisme ini," kata M Syafi'i menambahkan.
 
Dengan disetujuinya revisi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan segera dimasukkan dalam lembaran negara sehingga sah sebagai Undang-undang.
Reporter : Sofyan Ahmad
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com