Kearifan Lokal dan Pengayoman Harus Diutamakan Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 30 May 2018

Kearifan Lokal dan Pengayoman Harus Diutamakan Dalam Menjalankan Program Deradikalisasi

Jakarta / ZonaSatu - Program Deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai sudah bagus. Ha;l tersebut terlihat dari cara-cara pendekatan lunak (soft approach) yang dilakukan BNPT sudah bisa meredam dan meyakinkan para mantan narapidana terorisme (napiter) agar sadar dan kembali ke UUD ’45. 

"Program Deradikalisasi BNPT sudah bagus. Sekarang, tinggal bagaimana menselaraskan program-program yang sudah bagus itu dengan Undang Undang Antiterorisme yang baru disahkan DPR kemarin,"Praktisi dan Akademisi Hukum Dr. Suhardi Somomoeljono, SH, MH di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ia mencontohkan proses deradikalisasi Umar Patek, yang dulu merupakan teroris internasional yang pernah diburu Amerika Serikat. "Tentunya langkah pemerintah, dalam hal ini BNPT, Densus 88, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta tokoh-tokoh agama dalam program deradikalisasi ini sudah bagus," ujanrya. 

Belum lagi langkah BNPT yang juga ‘menyentuh’ keluarganya, terbukti berhasil ‘menyembuhkan’ Umar Patek. Begitu juga para mantan teroris lainnya yang kini sudah kembali ke masyarakat seperti Ali Fauzi, Khairul Ghazali, Sofyan Tsauri, Iqbal Husaini, Tony Togar, Abu Thulut, dan lain-lain. Bahkan sebagian mereka juga terlibat aktif bersama BNPT, menggaungkan perdamaian dan anti terorisme.

“Ini harus diapresiasi. Jangan diartikan penanggulangan terorisme dan penegakan hukum itu dengan membinasakan. Terbukti dengan cara-cara lunak diatas, mereka yang dulu sangat ‘keras’ bisa ‘dilunakkan’. Artinya deradikalisasi yang telah dilakukan sudah baik, meski belum sempurna,” ungkap Suhardi.

Dirinya menilai, selama ini banyak orang berpikir keliru tentang deradikalisasi dan tuduhan bahwa teroris itu adalah konspirasi internasional. Suhardi meluruskan bahwa pernyataan itu tidak salah, tapi tidak seluruhnya benar. 

Ia menjelaskan bahwa ada dua metode dalam kerangka melakukan kejahatan atau terorisme. Pertama pendekatan konspirasi, dimana pelaku hanya sebagai obyek, dimana aksinya itu sudah ada yang mengatur yaitu aktor intelektualnya. Kedua pendekatan fungsional, dimana pelaku meyakini dan memiliki referensi bahwa teror yang mereka lakukan itu sah sesuai ajaran yang ia yakini.

“Untuk mengubah pemikiran salah yang dianut pelaku fungsional, tidak mudah. Beda dengan konspirasi yang relatif lebih mudah dipatahkan karena tidak pakai akal sehat. Jadi jangan meremehkan apa yang dilakukan BNPT selama ini,” ujar Suhardi yang pernah menangani napiter pelaku bom buku Pepi Fernando dan beberapa napiter lainnya.

Terkait UU antiterorisme telah resmi disahkan oleh DPR RI pada Jumat (25/5/2018) lalu keberadaannya dinilai sudah menjadi kebutuhan di tengah ancaman terorisme yang semakin mengglobal. Namun, penanggulangan terorisme harus tetap menjunjung tinggi prinsip kearifan lokal dan pengayoman.

“Harapan kita, dengan adanya UU Antiterorisme, penanganan masalah terorisme di Indonesia harus lebih baik. Para stakeholder yang terkait dalam masalah ini juga harus menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal dan pengayoman, baik dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukum. Sifat pengayoman dan kearifan lokal harus diutamakan, tidak boleh berlebihan, apalagi overacting,” ujar 

Menurutnya, keberadaan UU Antiterorisme ini bertujuan untuk mengayomi masyarakat dari segala bentuk tindakan terorisme. Karena itu, seluruh pihak yang terkait juga harus bisa mengemban amanat UU ini agar tidak menimbulkan sikap tidak baik di mata publik. "Dengan mengedepankan pengayoman dan kearifan lokal, serta menghormati Hak Azasi Manusia (HAM), Saya optimis penanganan terorisme bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dengan diundangkannya UU Antiterorisme, sekarang tugas pemerintah adalah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka mengisi pasal-pasal yang masih menimbulkan tafsir. Pembuatan PP itu sangat penting agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang terlalu banyak dan bersifat deskrisioner. Apalagi definisi terorisme itu ditambah dengan motif yaitu politik, ideologi, dan gangguan keamanan.

“Ini harus dilakukkan agar jangan sampai keliru memberikan definisi terhadap motif dan persepektif implementatifnya. Harus dirumuskan secara benar, karena kalau salah mengartikulasikan, terutama dalam penegakan hukum tidak mendekati rasionalitas dan tidak masuk akal, akan jauh dari harapan masyarakat,” jelas Suhardi mengakhiri

Reporter : Adri Irianto
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com