Masyarakat Tak Perlu Khawatirkan Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 18 May 2018

Masyarakat Tak Perlu Khawatirkan Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme

Jakarta / ZonaSatu - Menteri Koordinator bBidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan mendukung pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) dalam penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia. Sebab menurutnya, memberantas terorisme harus melibatkan seluruh elemen bangsa.

Wiranto mengatakan, terorisme merupakan kejahatan yang tidak terdeteksi dan tidak mengenal batas negara. Sehingga, tidak mungkin dapat diberantas dengan hanya mengandalkan satu pihak tertentu.

"Misalnya Kepolisian saja, nggak bisa. Apa kita hadapi hanya pos kamling saja, juga nggak bisa, tapi harus total juga. Nah kalau sudah total berarti juga harus melibatkan aparat TNI," kata Wiranto kepada wartawan usai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri. Rapat yang digelar di kantor Menkopolhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Jumat (18/5/2018).

Akan tetapi, menurut Wiranto, pelibatan TNI harus mempunyai payung hukum. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah dalam revisi undang-undang tindak pidana terorisme mengusulkan pelibatan TNI. "Saya jamin militer dengan uu itu tidak akan katakanlah ekseksif. Tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi. Tidak mungkin militer kembali lagi ke zaman era yang dulu menjadi zamannya junta militer. Rezim militer," kata mantan Menhankam /Panglima ABRI ini.

Sebaliknya, Wiranto meyakinkan militer hanya sebatas membantu kinerja Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme. "Kemudian nanti bentuknya gabungan BKO, pelibatan itu nanti teknis enggak usah membingungkan masyarakat," kata Wiranto.

Untuk itu mantan Pangkostrad ini meminta kepada masyarakat tak perlu khawatir dengan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme. Wiranto menyatakan, keterlibatan ini tak akan membuat TNI menjadi eksesif dan berbuat sewenang-senang.

"Keterlibatan TNI dipandang perlu untuk memperkuat operasi kepolisian karena menghadapi jaringan terorisme yang tak mengenal batas negara. Karena mereka (teroris) melakukan tindakan tak pakai aturan, seenaknya mereka," kata mantan Pangdam Jaya ini.

Pelibatan TNI nantinya menggunakan payung hukum di antaranya melalui revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Melalui RUU Antiterorisme, nantinya TNI dapat terlibat dengan kewenangan yang jelas. "Soal kemudian bentuknya gabungan, bentuknya BKO (Bawah Kendali Operasi), perbantuan itu nanti teknis, tak usah membingungkan masyarakat," katanya.

Rapat dihadiri para pimpinan dari beragam kementerian/lembaga/badan seperti Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BNPT Suhardi Alius, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung Prasetyo. Ada pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Reporter : Noor Irawan
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...