Pengaktifan Kembali Koopssusgab TNI Mendapatkan Dukungan Komisi I DPR - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 25 May 2018

Pengaktifan Kembali Koopssusgab TNI Mendapatkan Dukungan Komisi I DPR

Jakarta / ZonaSatu -  Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yanga menjadi pintu untuk pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dan meminta pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang TNI.

"Komisi I DPR mendukung penuh Koopsussgab dengan payung hukum yang ada. Dan kami minta pemerintah segera selesaikan Peraturan Pemerintah dari UU TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha usai Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Dia menjelaskan sikap Komisi I DPR yang mendukung Koopsussgab didasari adanya payung hukum Pasal 7 UU TNI tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Pasal 43J RUU Tindak Pidana Terorisme hasil revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Menurut dia, kedua payung hukum itu memungkinkan TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dan posisi institusi tersebut di hilir.

"Posisi TNI di hilir, lebih kepada penindakan karena kalau di hulu berarti ada pelibatan intelijen dan sebagainya, Koopsussgab tidak didesain untuk itu melainkan lebih pada penindakan atau di sisi hilirnya," ujarnya.

Namun dia mengingatkan Koopsussgab bisa berjalan setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanahkan dalam RUU Antiterorisme. Menurut dia kalau Perpres belum dikeluarkan maka tidak bisa ditentukan operasional Koopsussgab dalam menjalankan tugasnya.

"Pembentukannya boleh karena mengacu pada UU tinggal operasionalisasi melalui Perpres. Saya sampaikan akan ideal kalau ada PP sebagai turunan UU TNI, kan bagus ada UU, PP, lalu Perpres," kata Satya.

Satya mengatakan Koopsussgab yang terdiri dari pasukan elit berkualifikasi Anti Teror dari ketiga angkatan ini  bertugas Bawah Kendalo Operasi (BKO) ke Kepolisian namun tanggung jawabnya tetap di bawah Panglima TNI.

Sementara itu Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana Universitas Pertahanan, Heru Wasesa, mengatakan bahwa TNI perlu dilibatkan dalam penanggulangan terorisme untuk membantu Kepolisian Indonesia dan BNPT.

"Akhir-akhir ini sering terjadi terorisme dan keterlibatan TNI sangat penting, bukan masalah (pada) ketidakmampuan suatu institusi. Tetapi kita belajar dari UU Nomor 34/2004 tentang TNI sendiri yang sudah menyatakan TNI bisa berperan jika terjadi hal-hal itu," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Keterlibatan TNI seharusnya tidak perlu diatur dengan undang-undang baru, maupun penerbitan perppu; karena keberadaan TNI memang dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara

"Tolong jangan ini diartikan bahwa ini bentuk represif. TNI masuk ke desa, membuat pertanian yang tidak terlihat dengan kawan-kawan itu tidak ada yang protes. Kenapa sekarang giliran TNI ingin berperang menyelesaikan masalah terorisme harus diprotes dan ada payung hukumnya," katanya.

Menkipun Undang-Undang Antiterorisme telah mengamanahkan BNPT sebagai lembaga utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun, BNPT belum bisa mengerahkan langsung TNI dalam pemberantasan terorisme pada saat ini karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk mentekniskan Undang-undang Antiterorisme.

"Iya, BNPT leading sector dari seluruhnya. Kalau terkait operasi militer Koopsusgab (Komando Operasi Khusus Gabungan) terkait penindakan oleh TNI itu nanti ya. Akan ada keputusannya sendiri mengenai itu dalam Perpres. Tunggu aja ya," ujar Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Sejak lama TNI memiliki satuan-satuan dengan kemampuan operasi khusus --di antaranya penggalangan, intelijen/kontra intelijen, serta pencegahan-penanggulangan teror-- yang kemampuannya senantiasa dilatih secara modern, sinambung, terukur, dan terintegrasi.

Negara telah mengeluarkan banyak sekali sumber daya untuk membentuk, membina, dan memelihara kemampuan mereka. Kemampuan terpasang mereka dapat didayagunakan untuk menangkal dan menggulung teroris dan jaringannya.

Keberadaan mereka juga diakui secara global dan beberapa pasukan khusus negara sahabat telah berkali-kali menggelar latihan bersama dengan mereka, di antaranya Special Air Service (Angkatan Darat Kerajaan Inggris dan Angkatan Darat Australia), Navy SEAL (Angkatan Laut Amerika Serikat), dan Ranger Scout US Marine (Korps Marinir Amerika Serikat).

Seperti diketahui bahwa sejak 2015 lalu, TNI memiliki kerangka satuan induk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI yang posisinya berada langsung di bawah panglima TNI. Belakangan, komando ini diwartakan akan "dihidupkan" lagi.

Adapun satuan-satuan itu adalah Satuan 81 Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, Detasemen Jalamangkara TNI-AL (gabungan personel terbaik dari Batakyon Intai Amfibi Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak TNI AL) dan  Satuan Bravo 90/Anti Teror Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU.

Sifat operasi mereka khas pasukan komando, yaitu senyap, terukur, dan jauh dari publikasi; apalagi membolehkan siaran langsung di televisi, sebagaimana pernah terjadi pada beberapa operasi penanggulangan teror lain.

Di luar satuan di dalam Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, terdapat juga satuan-satuan yang juga berlatih sehingga memiliki kemampuan antiteror. Di antara mereka adalah Batalyon Intai Tempur (Yon Taipur) Kostrad, Batayon Infanteri Para Raiders di tiap Kodam dan Kostrad.

Reporter : Noor Irawan
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...