Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Perkuat Kelembagaan BNPT - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 25 May 2018

Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Perkuat Kelembagaan BNPT

Jakarta / ZonaSatu - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menambah ketentuan mengenai kelembagaan dengan memasukkan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penanggulan Terorisme ( BNPT). Dengan demikian kelembagaan BNPT dalam pemberantasan tindak pidana terorisme semakin diperkuat.

"BNPT mendapat penguatan karena diatur dalam UU ini," ujar Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i saat Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Lebih lanjut Syafi'i mengatakan, sebelum diatur dalam UU Antiterorisme, dasar pembentukan BNPT hanya diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, Sementara dalam UU Antiterorisme, keberadaan BNPT diatur tersendiri dalam bab VIIB di pasal 43E, 43F, 43G dan 43H yang mana BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

Lembaga tersebut juga berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, program penanggulangan terorisme, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordinasikan program pemulihan korban. "UU ini menambah tugas, fungsi dan kewenangan BNPT. Sebelum ini hanya dibentuk melalui perpres," ucap Syafi'i.

Dalam pasal 43E ayat 1 disebutkan bahwa BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 43 ayat 2, BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah langkah penanganan krisis. Termasuk, pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme

Sebelumnya, Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, selama ini posisi BNPT kurang diperhatikan oleh kementerian dan lembaga lain yang terkait persoalan terorisme. Sebab pembentukan BNPT hanya melalui keppres dan perpres. Padahal, tujuan awal BNPT didirikan adalah untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.

"Selama ini karena keberadaannya tidak diatur dalam UU maka sebagai lembaga koordinator dalam pencegahan terorisme khususnya, BNPT kurang diperhatikan oleh kementerian dan lembaga lain terkait," kata Arsul.

Menurut Arsul, nantinya BNPT akan menjadi leading sector penanggulangan terorisme. Ia mengatakan, setelah UU Antiterorisme berlaku, maka BNPT bertugas antara lain menetapkan strategi kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

"Dalam RUU ini maka BNPT menjadi leading sector yang bertugas antara lain menetapkan strategi kesiapsiagaan-nasional dalam penanggulangan terorisme," tuturnya.

Dalam strategi kesiapsiagaan nasional, lanjut Arsul, mencakup tiga aspek penanggulangan terorisme. Selain aspek penindakan, ada pula dua aspek pencegahan, yakni kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra-radikalisasi dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang belum terpapar dengan paham-paham radikalisme, namun punya potensi untuk terpapar.

Sedangkan, deradikalisasi ditujukan terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikalisme. "Dalam strategi ini maka selain penindakan, juga mencakup dua kerja pencegahan yakni kontra-radikalisasi dan deradikalisasi," kata Arsul.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR akhirnya sepakat menyetujui Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Jumat (25/5/2018), setelah melalui proses perdebatan panjang. 

Persetujuan revisi UU Terorisme menjadi UU itu dilaksanakan beberapa jam setelah rapat kerja Panitia Khusus Revisi UU Terorisme bersama Pemerintah menyepakati seluruh poin rancangan revisi UU, Kamis (24/5/2018) malam. Dorongan agar DPR segera mengesahkan UU ini menguat usai terjadinya teror bom di Surabaya dan Sidoarjo, dua pekan lalu.

Reporter : Sofyan Ahmad
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...