Substansi Ini Yang Ada di Dalam RUU Anti Terorisme Yang Baru - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 25 May 2018

Substansi Ini Yang Ada di Dalam RUU Anti Terorisme Yang Baru

Jakarta / ZonaSatu - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5/2018) pagi tadi telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Setelah Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menanyakan apakah rancangan undang-undang itu bisa disetujui menjadi undang-undang, 281 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.

Ketua Pansus Terorisme M. Syafi'i mengatakan ada penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme guna menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penambahan substansi tersebut, menurut dia, antara lain mencakup perubahan signifikan sistematika undang-undang, serta penambahan bab pencegahan, penanganan korban, kelembagaan, pengawasan dan peran TNI.

"RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, tidak hanya bicara pemberantasan saja,  namun juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan," kata Syafi'i.

Dia menjelaskan RUU tersebut juga meliputi ketentuan berkenaan penangkapan dan penahanan tersangka pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, menurut Syafi'i, RUU tersebut menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, dan pemberian hak-hak korban yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang sebelumnya, menurut dia, hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja.

"RUU ini telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santuan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi," tuturnya.

Tak hanya itu, penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi tersebut. Setidaknya terdapat poin penambahan tugas, fungsi dan kewenangan BNPT.

Jika sebelumnya keberadaan BNPT hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, kini BNPT diatur dalam norma UU Terorisme yang baru di pasal 43E, 43F, 43G dan 43H. "Menambah ketentuan mengenai kelembagaan dengan memasukkan tugas, fungsi dan kewenangan BNPT," ujar Syafii.

Rapat Paripurna DPR tentang RUU Anti-Terorisme antara lain dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih.
Reporter : Sofyan Ahmad
Sumber :

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com