JAD Resmi Dilarang, Akan kah Organisasi Itu Ganti Nama? - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, 31 July 2018

JAD Resmi Dilarang, Akan kah Organisasi Itu Ganti Nama?

Jakarta/Zonasatu - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa (31/7/2018) secara resmi telah membekukan serta menyatakan bahwa organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan semua afiliasinya sebagai korporasi terlarang yang mendukung terorisme. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Aris Bawono menyatakan JAD terbukti bertanggung jawab atas aksi teror yang dilakukan anggotanya di berbagai kota Indonesia.

Selain membekukan aset dan semua jenis aktivitasnya di ruang publik, Majelis hakim juga mewajibkan JAD membayar denda Rp5 juta. Vonis tersebut sesuai tuntutan jaksa. Selain itu pengadilan mengatakan semua pihak yang terlibat dalam JAD dapat diproses hukum, terlepas apakah sudah melakukan tindakan pidana atau belum.

"Ini memberikan satu landasan hukum kepada aparat penegak hukum untuk melakukan, untuk men-develop case (mengembangkan kasus) untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan," kata Rakyan Adibrata, peneliti terorisme dari International Association for Counter-terrorism and Security Profesionals (IACSP).

"Tanpa ada landasan hukum seperti ini akan amat susah untuk membawa yang jumlahnya 200 orang tadi ke pengadilan karena memiliki level of involvement (tingkat keterlibatan) saya yakin pasti beragam," kata Rakyan.

Setelah terjadinya serangan bom Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018 lalu yang menelan belasan korban jiwa, pihak kepolisian telah menangkap ratusan orang yang diduga atau bergabung dengan organisasi JAD, meskipun tidak secara langsung terkait melakukan serangan bom.

Sesuai dengan UU yang berlaku, maka hukuman yang dapat dikenakan adalah empat tahun penjara, sementara hukuman mati jika dinyatakan terlibat langsung, menyebarkan dan mendorong orang lain melakukan terorisme.

Dan sampai saat ini jumlah anggota organisasi JAD tidak dapat dipastikan jumlahnya, namun mereka telah menyatakan sumpah setia kepada organisasi teroris yang bernama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), mereka menyatakan tidak akan melakukan upaya banding terhadap keputusan hakim PN Jaksel ini.

Dengan putusan hakim tersebut apakah ini berarti para pendukung JAD akan menghentikan usaha mendirikan kekhalifahan? Yang pasti sekarang ini kelompok ini akan lebih tersudut, tetapi kemungkinan mereka tetap akan banyak bergerak secara diam-diam dan mengganti nama.

"Mereka kemungkinan akan mencari celah dari keputusan pengadilan tersebut. Misalnya adalah membuat nama-nama organisasi yang baru, pengurus yang baru dan sebagainya. Dan sifatnya masih sangat rahasia, di bawah tanah, clandestine dan umumnya adalah gerakan-gerakan yang bersifat tidak resmi," kata Al Chaidar, peneliti terorisme Universitas Malikussaleh Lhoksumawe.

JAD sebenarnya sudah melakukan perubahan nama sebelum keputusan PN Jakarta Selatan ini dengan membuat organisasi baru Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) dengan pengurus kurang lebih sama dan tujuan yang sama mendirikan khilafah.

"Adaptasi organisasional inilah yang kemudian nanti mungkin akan mempersulit pergerakan mereka karena bagaimanapun sebuah organisasi yang sudah dirumuskan dengan nama yang sangat baik, sangat bagus, dengan latar belakang dan alasan-alasan tertentu yang sifatnya teologis itu akan sulit mencari nama-nama baru," tambah Al Chaidar.

Polri berpendapat putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah sewajarnya karena menjadi wadah aksi terorisme. Larangan ini sekaligus memberikan payung hukum kepada Polri.

"Ini lebih memudahkan Polri melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, kepada para wartawan.

Penulis : M. Tariez
Sumber : -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com