Usai Mundur dari Jabatan Mensos, Oleh KPK Idrus Marham Dijadikan Tersangka - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Friday, 24 August 2018

Usai Mundur dari Jabatan Mensos, Oleh KPK Idrus Marham Dijadikan Tersangka

Jakarta/ZONASATU - KPK resmi mengumumkan Idrus Marham sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.

"Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham)," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

mengatakan IM (Idrus Marham) diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS (Eni Maulani Saragih), tersangka lain, sebesar 1,5 juta dolar AS atau senilai Rp 21,9 miliar (dengan kurs Rp 14.600 per dolar AS).

Uang sebesar itu, menurut Basaria, dijanjikan JBK (Johanes Budisutrisno Kotjo) bila PPA (purchase power agreement atau perjanjian penjualan pembangkit listrik) PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan. PLTU Riau 1 yang merupakan PLTU mulut tambang itu berdaya 2x300 megawatt.

KPK mengungkapkan Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Johannes. Pada sekitar November Desember 2017, menurut KPK, diduga Eni menerima Rp 4 miliar. Lalu, pada sekitar Maret dan Juni 2018, diduga Eni juga menerima sekitar Rp 2,25 miliar.

Indikator lain yang menjadikan Idrus sebagai tersangka, KPK menduga Idrus menggunakan pengaruhnya sebagai elite Partai Golkar untuk menggerakkan mantan Eni M Saragih yang wakil ketua Komisi VII DPR membantu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo. "Ya mungkin bisa salah satu itu. Salah satu itu," kata Basaria.

Idrus diduga turut membantu Eni Saragih dalam memuluskan kepentingan Blackgold Natural Recourses Limited yang diwakili Kotjo dalam kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau 1. "Kami tidak mempersoalkan apakah posisi IM adalah sebagai ketua atau menteri atau sebagai sekjen dalam jabatannya, tapi yang bersangkutan turut membantu," ujar Basaria.

Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Idrus diduga bersama-sama tersangka sebelumnya, yaitu Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Saat itu Eni diduga KPK menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Kotjo, yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Uang itu diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Perusahaan Kotjo itu memang masuk sebagai konsorsium yang akan menggarap proyek tersebut.

Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Eni dan Kotjo. Eni diduga sebagai penerima suap, sementara Kotjo diduga sebagai pemberi suap.

Dalam penyidikan perkara sejak 14 Juli 2018, penyidik KPK telah memeriksa 28 saksi. Mereka antara lain para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali Investasi seperti direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, direktur pengembangan dan niaga, dan corporate secretary.

KPK juga sudah memeriksa pegawai dan pejabat di PT PLN antara lain direktur pengadaan strategis 2 PLN, pegawai PT PLN Batubara, Direktur PT China Huadian Engineering Indonesia, dan karyawan swasta. Dirut PLN Sofyan Basir pun telah diperiksa KPK.

Idrus Marham dilantik sebagai menteri sosial Kabinet Kerja Jokowi-JK pada pertengahan Januari tahun ini. Ia menggantikan mensos sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, yang mundur untuk maju pada Pilkada Jatim.

Idrus Marham sendiri telah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos) para Jumat siang tadi. Posisinya sebagai Mensos digantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dan telah dilanti Presiden Joko Widodo Jumat petang tadi


***
Penulis : -
Sumber : -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close