Aparat Pemerintah Harus Satu Persepsi dalam Menangani Masalah Radikalisme Terorisme - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 12 September 2018

Aparat Pemerintah Harus Satu Persepsi dalam Menangani Masalah Radikalisme Terorisme

Bandung/ZONASATUAncaman bahaya radikalisme negatif yang berujung pada aksi terorisme akhir-akhir ini semakin marak di Tanah Air. Untuk itu seluruh perangkat pemerintah baik TNI, Polri, Jaksa dan Hakim harus saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, saat memberikan ceramah umum pada acara Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme yang digagas Polda  Jawa Barat dihadapan para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Rabu (12/9/2018).

“Provinsi Jawa Barat juga menjadi atensi kita yakni dari orang-orang itu kita klasifikasikan menjadi beberapa cluster mulai dari hardcore, militan, supoter atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat),” ujar Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, usai acara.

Untuk itu menurut mantan Kabareskrim Polri ini pihaknya merasa perlu untuk memberikan suatu ceramah dan juga pemahaman bagaimana cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan bagaimana memberikan treatment yang pas kepada kelompok ataupun jaringan tersebut.

“Dengan pemahaman ini  kami harapkan aparat seluruhya punya satu persepsi, visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme, itu yang paling penting,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Seksretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini pun juga mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si yang menginisaisi untuk mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan dareah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk melakukaan sinergi beersama dalam penanggulangab terorisme. 

“Acara ini dihadiri semua komponen yang terkait, ada dari Forkominda, ada dari Perguruan Tinggi Jawa Barat, lalu Forkominda tingkat Kabupaten/Kota. Atinya mereka ini adalah satu siklus criminal justice system yang terpadu. Dan  kita bahagia sekali bahwa Kapolda meresponnya dengan baik, sehingga ini akan diimplementasikan langsung oleh beliau di  provinsi Jawa Barat,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Selain itu menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini, upaya yang dilakukan Kapolda Jabar dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait ini juga sebagai upaya untuk membentengi diri bagi aparat TNI, Polri, Jaksa, Hakim dan juga perangkat sipil lainnya dari  pengaruh paham radikalisme  negatif yang berujung pada aski terorisme.

“Aparat juga perlu kita bentengi, karena semua infiltrasi ini bukan cuma kepada masyarakat umum semata , tetapi juga pada aparat pun juga bisa masuk. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja,” ujarnya.

Untuk itu menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, seluruh aparat pemerintah dan masyarakat harus punya pemahaman yang utuh. “Sebagai pimpinan, khususnya di semua tingkatan harus bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat,” tuturnya..

“Karena bagaimanapun juga tadi saya katakan bahwa cukup banyak yang harus kita amankan, kita sterilkan dan kita reduksi. Dan mereka adalah orang yang salah jalan yang harus kita kembalikan kepada jalan semula,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu  Kapolda Jabar, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengundang Kepala BNPT sebagai bekal bagi aparat di daerah untuk lebih pro aktif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.

“Kami mengundang Kepala BNPT untuk dapat memberikan arahan dan pencerahan. Di mana dalam konteks ini provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang kami peroleh itu cukup banyak potensi (radikalisme-terorime) baik yang perseorangan maupun yang kelompok,” ujar Kapolda Jabar, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, usia acara.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menjelaskan, pihaknya sengaja mengambil inisiasi mengundang Rektor kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Jawa Barat. , "Karena dalam Criminal Justice System tidak terlepas dari Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Untuk itu kita undang Kepala BNPT. Ini supaya tahu bahwa dalam proses criminal justice itu betul-betul harus seadil-adilnya bagaimana tindak kejahatan terorisme itu diadili,” ujar alumni Akpol tahun 1987 ini.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya  menurutnya yaitu penceghan, dimana  Kepala BNPT dalam paparannya sudah menjelaskan secara gamblang tentang upaya pencegahan yang sangat positif

“Dengan penjelasan bapak Kepala BNPT tadi maka kami memohon bantuan kepada seluruh stakeholder terkait untuk bisa bersinergi dengan kami dengan melakukan langkah-langkah mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan. Insya Allah kedepan Jawa barat lebih aman dan kondusif,” ujar pria kelahiran Cilacap, 19 Februari 1965 ini mengakhiri.

Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri pula oleh Guberrur Jawa Barat, Ir. Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Besar Hasto Karyawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Raja Nafrizal, SH, pimpinan Peguruan Tinggi di Jabar, Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorieme (FKPT) Jabar, seluruh Dandim, Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Jabar.

***
Penulis : Adri Irianto
Sumber : -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com