Pemerintah Diminta Tegas dalam Kisruh Impor Beras - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 21 September 2018

Pemerintah Diminta Tegas dalam Kisruh Impor Beras

Jakarta/ZONASATU - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas dalam kisruh impor  2 juta ton beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada tahun 2018 ini. Karena impor beras itu sejatinya hanya bisa dilakukan jika stok pangan dalam keadaan darurat.  Sejatinya impor beras hanya bisa dilakukan atas permintaan Bulog dan atas rekomendasi tertulis Menteri  Pertanian (Mentan).

"Impor beras  hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Ini amanat konstitusi, UU Tentang Impor Beras," kata Ketua Umum  Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama , Jumat (21/9/2018).

mpor beras saat ini menui polemik dan kisruh. Mentan dan KaBulog Budi Waseso dalam pernyataan persnya Selasa (19/9) menolak dan menentang keras impor panganan pokok itu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.

"Lalu impor itu sebetulnya untuk apa dan untuk kepentingan siapa? Berarti, ini tindakan impor secara ilegal dong!"  ungkap Rahman.

Alumnus Lemhanas RI kemudian mendesak DPR dan MPR, agar jangan cuma diam dan melongo. "Ini kan masalah serius, penyalahgunaan kewenangan, idem dito dengan melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara," ujarnya.

Publikpun, kata dia, akhirnya mempertanyakan sikap pemerintah yang  justru mendiamkan dan seperti tidak berani menindak Menteri yang berasal partai NasDem itu

Padahal, kata Rahman lanjut, kebijakan dan aksi impor itu bisa berdampak pada  pemiskinan terhadap petani dan rakyat Indonesia, karena impor pangan  terutama beras, gula, kedelai, gandum dan bahan pangan holtikultura  di era pemerintahan Jokowi meningkat tajam.

Menurutnya, impor beras hanya bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan stok nasional. Sementara, stok nasional menurut KaBulog, saat ini sudah mencukupi mencapai 2,4 juta ton, ditambah lagi dengan beras asal impor yang masuk sudah mencapai  2,8 juta ton.

Menurut hitungan Rahman, stok yang disampaikan KaBulog sudah betul, cukup aman, sehingga impor beras tidak diperlukan lagi. "Pengamanan stok nasional mencapai titik aman  hingga musim panen raya Pebruari -May 2019  cukup 3,2 juta ton saja," katanya.

Volume stok tersebut menurutnya, cukup aman untuk menjamin kebutuhan anggaran rutin, penanganan bantuan untuk bencana alam dan untuk menjaga stabilisasi harga dalam menghadapi Musim Paceklik bulan Oktober hingga  Januari 2019.

Rahman menegaskan, untuk memenuhi kekurangan stok tidak perlu harus impor, bisa dilakukan melalui pengadaan dalam negeri, pemerintah melalui Bulog bisa menyerap  pembelian gabah dan beras dari petani di Musim Panen Gadu (MPG) hingga September ini.

Rahman menilai, Menperdag Enggar tidak memahami tugas pokok pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen. "Harusnya Enggar paham bahwa pembelian gabah petani oleh pemerintah sangat penting untuk peningkatan pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kok malah jabatan kementriannya  dijadikan semacam alat dan sarana  untuk melakukan bisnis terselubung," beber Rahman.

Dia pun mengemukakan bahwa hasil monitoring lapangan APT2PHI di berbagai daerah Indonesia akibat impor beras dan gula berlebihan telah menyebabkan kemiskinan petani bertambah mencapai titik terendah.

"Pengaruh dari impor beras oleh swasta dan pemerintah baik resmi maupun ilegal/spanyol (sparo nyolong) mendominasi kantong-kantong pasar dan konsumsi di kota, sehingga telah menekan harga terendah gabah petani tingkat produsen," beber Rahman lagi.

Beras dari petani produsen di Jawa dan Sulawesi, menurutnya, tersumbat tidak dapat mengisi kantong-kantong konsumsi di wilayah perkotaan berbagai daerah Indonesia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, untuk memulihkan kepercayaan rakyat--karena beras merupakan komoditas terpenting sebagai stabilitas politik dan sosial--maka APT2PHI meminta agar sebaiknya Presiden Joko Widodo segera membatalkan impor beras  dua juta ton yang diimpor Menteri Enggartiasto.

"Tidak sebatas itu, tapi Menteri Enggartiasto juga harus dicopot dari jabatannya oleh Presiden, kemudian meminta BPK dan aparat penegak hukum, KPK, mengaudit dan memeriksa yang bersangkutan," katanya mengakhiri.

***
Penulis : Himawan Aji
Sumber : -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 


loading...