Urai Masalah-Masalah Infrastruktur Kemaritiman Kemenko Maritim Gelar Rakor - ZONASATU.CO.ID

ZONASATU.CO.ID

Saluran Informasi Terkini

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 19 September 2018

Urai Masalah-Masalah Infrastruktur Kemaritiman Kemenko Maritim Gelar Rakor

Lombok/ZONASATUKementerian Koordinator bidang  Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur melaksanakan Rakor Infrastruktur Kemaritiman bertema " Infrastruktur untuk Pembangunan Nasional "di Lombok, NTB, Rabu (19/8/2018).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2015. tentang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang membuka rakor tersebut menjelaskan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah  maupun swasta untuk menyelesaikan beragam permasalahan terkait infrastruktur kemaritiman. 

"Untuk mengurai berbagai permasalahan terutama infrastruktur kemaritiman, kami butuh masukan tidak hanya dari kementerian tapi kami juga butuh masukan dari pelaku di lapangan," ujar  Ridwan.

Sebelum membuka forum untuk hadirin,  dari sisi pemerintah, Kemenko Bidang Kemaritiman menghadirkan tiga narasumber utama. Pertama, para peserta  diberikan wawasan mengenai beragam permasalahan yang menghambat pengembangan sektor pariwisata oleh Penasehat Kehormatan Menpar Indroyono Soesilo.

"Ada kebijakan terkait pariwisata yang sangat sektoral sehingga berpengaruh pada kelangsungan pariwisata," ujar Indroyono Soesilo.

Diapun lantas mencontohkan adanya larangan kapal wisata ( cruise) melintas di tiga alur yang melalui Raja Ampat dari kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di sebuah wilayah di Provinsi Papua pasca kandasnya kapal MV Caledonian Sky tahun 2017 silam.

"Untuk menjadikan pariwisata sebagai pendulang devisa terbesar pertama setelah sawit, kita perlu sinkronisasikan kebijakan," tegas mantan menko maritim itu.

Selain dari Kemenpar, narasumber yang dihadirkan dalam rakor tersebut berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  Danang Parikesit. Para narasumber tersebut  berbicara mengenai  percepatan pembangunan infrastruktur kemaritiman dan strategi mengurai masalah transportasi maritim di Indonesia.

Lebih jauh, untuk memperoleh masukan yang komprehensif, rakor itu dibagi menjadi empat  sesi dengan pembahasan khusus mengenai infrastruktur penunjang pariwisata, pengelolaan gas di wilayah Indonesia Timur serta infrastruktur kemaritiman termasuk tol laut. 

Dalam rakor tersebut juga terungkap  bahwa operator kapal masih kesulitan untuk mengurus perizinan kapal. Seperti yang dialami oleh Anita, seorang operator kapal, yang mengaku harus mendatangi beberapa pejabat kementerian agar izin kapalnya segera keluar.

Masalah lain yang muncul dalam rakor adalah masih sulitnya pemenuhan komponen kapal dari dalam negeri hingga sulitnya mencari teknisi di bidang perkapalan.

Kemudian, mengenai pengelolaan gas di wilayah Indonesia Timur, PLN memberikan masukan agar pemerintah bersiap untuk menambah cadangan gas yang diperkirakan akan habis pada tahun 2025. Padahal, saat ini, pemanfaatan gas untuk elektrifikasi dipandang masih inefisien. Pasalnya, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas masih belum terintegrasi dengan baik dengan fasilitas penunjang lainnya.

Tak hanya itu, salah satu pengusaha perikanan juga mengeluhkan sulitnya pengelolaan ikan hasil tangkapan karena kurang memadainya cold storage.

Hadir dalam rapat koordinasi itu para pemangku kepentingan dari Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan, Pelindo II, Pelni, ASDP,  PLN, serta pelaku usaha di bidang perhubungan laut.

***
Penulis : Himawan Aji
Sumber : -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com