Mahfud MD Nilai Prosedur Pembebasan Ba'asyir Sudah Keliru Sejak Awal - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Saturday, 26 January 2019

Mahfud MD Nilai Prosedur Pembebasan Ba'asyir Sudah Keliru Sejak Awal

Yogyakarta/ZONASATU - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai prosedur pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir sudah keliru sejak awal. Menurutnya, wacana pembebasan yang berujung polemik itu lantaran tidak sesuai mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pembebasan bersyarat.

"Saya kira prosedurnya keliru kemudian organisatorisnya juga keliru," ujarnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat (25/1/2019)

Mestinya menurut PP No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kata Mahfud, yang melakukan itu Menkumham.

Sesuai PP tersebut, pembebasan bersyarat ditangani oleh Menkumham yang selanjutnya mendelegasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan.

"Nah, Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu 'kan bukan Menkumham, penasihat presiden juga bukan. Dia penasihat Pak Jokowi, bukan penasihat presiden," katanya.

Selain itu, keputusan pembebasan bersyarat juga harus didahului dengan melakukan pembinaan bagi narapidana selama beberapa bulan, kemudian mendapat penilaian dari masyarakat terkait dengan kelayakan mendapat pembebasan.

"Lalu dia bersedia menyatakan Pancasila dan UUD sebagai ideologi dan konstitusi yang akan dia taati, artinya taat pada NKRI," imbuhnya.

Mahfud menilai ada kesan ketergesa-gesaan merujuk istilah bebas murni yang sebelumnya sempat muncul dalam rencana pembebasan Ba'asyir. Hal tersebut diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama yang membuktikan orang tersebut tidak bersalah sehingga sama sekali tidak menjalani hukuman.

"Kalau bebas biasa, ya, nunggu masa hukuman selesai. Kalau bebas bersyarat, syaratnya sisa masa hukuman tinggal 2,5 tahun kemudian itu bersyarat," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Wiranto mengatakan pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek khususnya ideologi.

"Masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya," kata Wiranto di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin malam (21/1/2019).

Sikap Wiranto nyatanya berbeda pandangan dengan sikap presiden sebelumnya. Pada Jumat (18/1/2019), Jokowi mengutus kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Alasan kemanusiaan jadi alasan utama Jokowi membebaskan Ba'asyir.

Yusril memastikan Ba'asyir sudah menjalani 2/3 masa tahanan dari putusan 15 tahun penjara pada 2011 karena terbukti menjadi perencana dan penyandang dana pelatihan kelompok bersenjata di pegunungan Jantho, Aceh, pada 2010. Perlu diketahui, sejak ditahan 2011 lalu, Ba'asyir sudah menjalani masa tahanan selama delapan tahun.

Namun demikian, setelah polemik bergulir dan kritik terus diterima, Jokowi kemudian menyatakan Abu Bakar Ba'asyir harus berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai syarat pembebasannya.

Jokowi mengatakan syarat itu harus dipenuhi karena mekanisme yang ditempuh adalah pembebasan bersyarat, bukan murni. Selain itu, Jokowi menilai syarat yang diberikan merupakan syarat paling mendasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak, saya tidak mungkin lakukan. Contoh, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila. Sangat prinsip sekali, sudah jelas sekali," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/1/2019) lali.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko lebih keras lagi menyatakan penolakannya atas pembebasan bersyarat Ba'asyir. Pensiunan jenderal bintang empat itu menyebut sejauh ini perihal wacana pembebasan Ba'asyir baru disampaikan sepihak dari penasihat hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Moeldoko, pemerintah belum mengeluarkan keputusan pembebasan Ba'asyir.

"Itu kan baru pernyataan sepihak dari Pak Yusril, belum jadi keputusan negara. Jadi banyak yang salah mengartikan seolah-olah itu menjadi keputusan final dari presiden," ujarnya.
***
Penulis : Ivan H
Sumber : Antara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close