Restrukturisasi 60 Jabatan Pati TNI Tak Akan Ganggu Kestabilan Organisasi - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, 29 January 2019

Restrukturisasi 60 Jabatan Pati TNI Tak Akan Ganggu Kestabilan Organisasi

Jakarta/ZONASATU - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menegaskan bahwa restrukturisasi 60 jabatan perwira tinggi yang akan dilakukan tidak akan mengganggu kestabilan organisasi TNI secara umum. Restrukturisasi jabatan struktural di TNI tetap menjaga kestabilan piramida organisasi.

Hal tersebut diungkapkan Hadi Tjahjanto di hadapan wartawan usai pengarahan Presiden Joko Widodo kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2019, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

"Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya di Revisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)," kata Hadi.

Panglima TNI menyampaikan restrukturisasi di lingkungan TNI telah disetujui oleh pemerintah yang dituangkan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2016.

mantan kepala Staf Angkatan udara (KSAU) ini menyampaikan penambahan jabatan perwira tinggi ini nantinya terdapat di semua Matra, contohnya Angkatan Darat jabatan Komandan Korem (Danrem) Tipe B akan dinaikkan menjadi Tipe A berjumlah 21 Korem, sehingga otomatis akan dinaikkan menjadi Bintang Satu dan akhirnya berdampak ke bawah.

“Sama halnya dengan Satuan Kostrad, Asistennya berpangkat Kolonel padahal Pangkostradnya adalah Bintang Tiga sehingga Asisten Kostrad pun dinaikkan menjadi Bintang Satu, Irkostrad yang sekarang Bintang Satu dinaikkan menjadi Bintang Dua yang totalnya sekitar 6 Pati,” jelas mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Sesuai Peraturan Presiden kata dia, juga ada organisasi baru bernama Kogabwilhan dipimpin Panglima berpangkat Bintang Tiga dengan wakilnya Bintang Dua dan Asistennya ada 6 Bintang Satu otomatis menarik Kolonel juga di bawah.

Alumni AAU ini juga menyampaikan bahwa di Angkatan Laut ada peningkatan kelas seperti Lakesgilut, kemudian bagian material dan sebagainya, kurang lebih 88.  Dengan begitu totalnya, bisa menarik 60-160 Kolonel naik ke jabatan baru.

Mantan Irjen Kementerian Pertahanan ini menambahkan akan mengajukan Revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 53 dan Pasal 47. Perubahan Pasal 53 yaitu penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama dari 53 menjadi 58 Tahun.

“Hal ini dikarenakan harapan hidup orang Indonesia saat ini sudah lebih 70 tahun, sehingga pensiun di usia 53 itu masih segar, masih muda dan masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti di staf. Sedangkan Pasal 47 tentang peluang jabatan di Kementerian dan Lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif,” kata mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) ini mengakhiri.
***
Penulis : Casandra Editya
Sumber : Antara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close