Jokowi Tegaskan Tak ada Jatah-jatahan Kursi Menteri - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 12 June 2019

Jokowi Tegaskan Tak ada Jatah-jatahan Kursi Menteri

Jakarta, ZONASATUPresiden Joko Widodo menyebut sejak awal pembentukan kabinetnya, termasuk hingga saat ini tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.  Namun ia menjelaskan bahwa kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja,” katanya.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.  Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” katanya.

Terkait dengan partai politik atau pihak manapun yang menyatakan ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan selalu terbuka.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi,” katanya.

Jokowi mengaku bahwa rahasianya untuk menjaga kekompakan koalisi partai pengusung dalam pemerintahan periode 2014-2019 adalah komunikasi.

"Lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen (partai politik), semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," kata Presiden

Seperti diketahui, pada periode 2014-2019, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDI-P, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKP Indonesia sejak Pemilu 2014.

Selanjutnya PPP turut bergabung dan pada September 2015, Partai Amanat Nasional juga ikut bergabung, terakhir, pada Januari 2016, Golkar secara resmi ikut bergabung. Artinya, menurut Presiden, ia pun masih membuka kemungkinan untuk partai yang bukan koalisinya pada periode 2019-2014 untuk bergabung.

"Ya gabung, gabung saja. Saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi," ungkap Presiden.

Dari sembilan partai yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, lima di antaranya adalah partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP lolos dengan total perolehan suara mencapai sekira 54,5 persen.

Namun Presiden menegaskan tidak pernah membahas jatah menteri untuk satu parpol tertentu.

"Tanya saja ke partai-partai, apa pernah kita bicara masalah menteri atau menteri apa? Tidak pernah, beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase 'gede' masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya tidak begitu, bukan penjatahan, normal saja," ungkap Presiden.

Editor: Casandra Editya 
Foto: -
Sumber: Antara

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close