Selain BNN dan MA, Pansel Capim KPK Minta BNPT dan BIN Telusuri Rekam Jejak Pendaftar - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Monday, 17 June 2019

Selain BNN dan MA, Pansel Capim KPK Minta BNPT dan BIN Telusuri Rekam Jejak Pendaftar

Jakarta, ZONASATURekam jejak Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) benar-benar ditelusuri dari berbagai sisi.  Bahkan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK saat ini juga meminta bantuan dari berbagai institusi untuk mengecek latar belakang dari para pendaftar Capim KPK tersebut.

Bahkan Pansel Capim KPK ini juga meminta bantuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga Mahkamah Agung (MA)

"Kami meminta  Ketua MA supaya tracking agar tahu calon itu mengajukan kasasi atau tidak. Jangan sampai tahapan yang lalu, ternyata (pernah) jadi tersangka," kata Yenti Garnasih usai diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya pun Pansel Capim KPK itu sudah menyampaikan penelusuran rekam jejak capim KPK melalui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Alasan permintaan bantuan BIN dan BNPT itu disebut agar para pimpinan KPK kelak tidak memiliki paham radikalisme.

"Kita sampaikan juga kita menambahkan tracking, yaitu yang standar polisi, jaksa, KPK, BIN, PPATK, kita tambahkan BNPT dan BNN," ujar Yenti.

"Dulu tidak ada mungkin itu pertanyaannya. Hari ini berhati-berhati saja. Tidak ada salahnya kita men-tracking semua kemungkinan-kemungkinan itu, jangan ditafsirkan lebih jauh, kita ingin lebih berhati-hati atas semua kemungkinan itu," imbuh anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek dalam kesempatan yang sama.

Pansel Capim KPK juga turut bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengecek rekam jejak calon. Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, alasan langkah menggandeng BNPT dan BIN ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya kesana. Kita sampaikan juga kita menambahkan tracking, yaitu yang standar polisi, jaksa, KPK, BIN, PPATK, kita tambahkan BNPT dan BNN,," kata Yenti

"Dulu tidak ada mungkin itu pertanyaannya. Hari ini berhati-berhati saja. Tidak ada salahnya kita men-tracking semua kemungkinan-kemungkinan itu, jangan ditafsirkan lebih jauh, kita ingin lebih berhati-hati atas semua kemungkinan itu," imbuh anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek dalam kesempatan yang sama.

Hal serupa disampaikan Anggota Pansel Capim KPK, Prof. Dr. Hamdi Muluk. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia itu mengatakan, ideologi radikal saat ini sudah masuk ke berbagai sektor mulai dari lembaga pendidikan hingga Badan Usaha Milik Negara.

"Itu sebabnya kita minta bantuan BNPT juga melakukan tracking. Jadi semua calon yang masuk, kita perlakukan sama. Siapapun dia, tolong di-tracking apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.

Pada seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya, BNPT tidak dilibatkan untuk mengecek rekam jejak calon. Pansel saat itu hanya melibatkan institusi penegak hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, KPK, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, Hamdi menilai, kondisi saat ini mengharuskan BNPT untuk turut dilibatkan.

"Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di global atau Indonesia ada persoalan ini di mana-mana dan ada infiltrasi. Anda bisa baca penelitian, ada di sekolah, BUMN, infiltrasi itu sekarang menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas bahwa pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan terpapar ideoligi radikal," kata dia.

"Sebenarnya ini sesuatu yang normatif bahwa hari ini lebih ekstra hati-hati. Dulu kan tidak ada tracking ini. Tapi hari ini kita berhati-hati saja. Tidak ada salahnya kita men-tracking kemungkinan-kemungkinan itu," tambahnya.

Selain itu, Pansel Capim KPK itu menyampaikan bila secara garis besar Jokowi berharap pimpinan KPK memiliki kemampuan manajerial yang cakap. Terlebih, Jokowi sudah meneken Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Kami diskusi dengan presiden, diharapkan pimpinan KPK ke depan punya managerial skill kuat karena internal dan eksternal ini kita benahi PR besar pansel. Tidak hanya kuasai teknik investigasi, tapi juga membangun sistem transparan dan managerial skill membantu untuk pencegahan," ucap anggota Pansel Capim KPK Diani Sadia Wati.

Editor: Casandra Editya
Foto: Istimewa
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close