BNPT dan Kemenkominfo Teken MoA untuk Cegah Masyarakat Akses Konten Radikal di Dunia Maya, - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 28 August 2019

BNPT dan Kemenkominfo Teken MoA untuk Cegah Masyarakat Akses Konten Radikal di Dunia Maya,

Jakarta, ZONASATU Menyoroti isu radikalisme dan terorisme yang terus berkembang di dunia maya tentunya membuat pemerintah mengambil langkah tegas dalam melindungi masyarakatnya teruama para generasi muda  agar tidak mudah terpengaruh paham radikal terorisme melalui dunia maya.

Untuk itulah pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya dan bekerjawsama untuk mencegah terjadinya penyebaran paham tersebut melalui dunia maya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan dilakukannya penandatanganan, Memorandum of Action (MoA/Nota Rencana Aksi), antara BNPT dengan Kemenkominfo dalam rangka upaya bersama memberantas radikalisme dan terorisme terutama melalui dunia maya. Acara penandatangan MoA ini dilakukan oleh Kepala BNPT, Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dengan Menteri Kominfo, Rudiantara, S.Stat., MBA yang berlangsung di  Lapangan Anantakupa, Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/08/2019). , 

Acara penandatanganan MoA yang dilakukan bersamaan dengan gelaran acara pameran Komexpo 2019 ini dihadiri dan disaksikan juga oleh para siswa/siswi sekolah SMA sederajat dan juga mahasiswa/mahasiswi yang ada di Jakarta.

“Sekarang ini dunia tanpa batas. Anak anak sekarang semuanya sudah pegang handphone. Makanya kenapa anak muda kita hadirkan di acara ini? Karena mereka juga sasaran dari brainwashing (cuci otak untuk melakukan bom bunuh diri). Kalau mereka sebagai generasi penerus bangsa, terpapar (paham radikal terorisme), kemudian menjadi hal yang tidak bagus lalu mau dibawa kemana pemimpin kita masa depan ini. Oleh karena itu kita hadirkan mereka di acara ini,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, di acara tersebut.

Untuk itulah menurut Kepala BNPT, pihaknya perlu terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan upaya tersebut untuk terus memonitor konten-konten mana yang ber-seliweran  di dunia maya yang kira-kira dapat mempengaruhi kalangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

“Sebagai bangsa kita komunikasikan, apakah ini dibina atau apakah di monitor saja ataukah di take down. Supaya kita betul-betul menjadi negara yang betul betul sehat untuk menghadapi tantangan Global yang era kompetisi yang harus kita jalani saat ini,” kata mantan Kabareskrim Polri ini..

Lebih lanjut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini menjelaskan bahwa selama ini monitoring terhadap konten-konten yang mengandung unsur radikal terorisme dan juga ujaran kebencian terus dilakukan BNPT.

“Kami juga berselancar dan kami informasikan sama pak Menkominfo mana yang bisa kita take down dan mana bisa kita didik dan sebagainya. Kenapa? Karena konten konten ini sangat mempengaruhi dinamika kita sebagai bangsa,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.


Dikatakan Kepala BNPT, koordinasi pun tidak hanya dilakukan bersama Kemenkominfo saja, melainkan juga bersama instansi terkait lainnya seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror polri.

“Kita ada desk dan taskforce yang mengurus masalah itu, walaupun nanti leading (sectonya) di Kominfo. Karena decision-nya nanti ada di Kominfo dengan masukan dari semua institusi yang ada yang mempunyai tim cyber-nya.. Kita harus sadarkan anak kita jangan sampai terpapar melalui dunia maya, karena dunia dalam genggaman. Kemampuan mereka menjaga, memelihara literasi, memverifikasi dan memfilter berita sangat penting untuk kesehatan mental dari anak-anak kita ini,”  ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Pria yang berpengalaman menjadi Sekretaris Pribadi (Sespri) sebanyak empat Kapolri ini  berharap dengan adanya kerjasama ini tentunya bisa merreduksi paham paham radikal terorisme melalui dunia maya. “Sehingga anak-anak kita bisa hidup sehat, bisa belajar menggali ilmu untuk berkompetisi secara global. Karena sekarang era kompetisi global,” tutur mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Depok ini mengakhiri.

Sementara itu Menkominfo, Rudiantara, mengatakan bahwa pihaknya  akan terus mendukung aktivitas BNPT dalam merespons dan menanggulangi secara cepat mengenai isu radikalisme dan terorisme yang disebarkan melalui dunia maya. Salah satunya adalah dengan turut serta mengawasi  dan melakukan penindakan terhadap konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme.

"Karena ancamannya hidup dan mati. Ancamannya adalah keberadaan bangsa kita ini sendiri. Kita akan teruus menerus melakukan ini diminta ataupun tanpa diminta,” Rudiantara.

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan, dari tahun 2009 hingga 2017, pihaknya menapis take down akun, dengan melakukan pemblokiran atas situs dengan jumlah yang sangat sedikit sekali, yakni sekitar kurang lebih 300 akun saja. Namun mulai tahun 2018 sampai sekarang pihaknya sudah memblokir sebanyak 10.000  lebih akun.

“Ini memang karena kemampuan kita sekarang bertambah baik dengan mesin pengasis. Sehingga kita bisa kais konten keywordnya apa, masukkan, keluar lalu block. Kalau itu akun di media sosiakl, kita minta kepada platformnya untuk take down secepatnya. Kecuali kalau dari BNPT atau Densus 88 Polri mengatakan ‘jangan dulu di takedown, karena mau dilacak terlebih dahulu kemananya’ tentunya kita bisa untuk tidak melakukannya,” ujar mantan Wakil Direktur Utama PT PLN ini.

Bahkan mantan Komisaris PT Indosat ini juga meminta kepada penyedia platform media digital untuk turut serta bertanggung jawab atas beredarnya konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang menyebar melalui dunia maya.  Pria yang berpengalaman dalam bidang telekomunikasi ini meminta kepada  platform media digital seperti Facebook dan Twitter untuk mengaktifkan kecerdasan buatan (artificial intelligent) dan machine learning.

“Ini sebagai upaya untuk mendeteksi konten-konten negatif yang beredar di masing-masing platform. Jadi para penyedia platform ini juga harus ikut bertanggung jawab kalau ada penyebaran konten radikalisme dan terorisme Tidak bisa hanya pemerintah, atau unsur Kementerian, lembaga, BNPT dan Densus 88  saja. Saya katakana platform harus ikut tanggung jawab,” kata pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 ini.mengakhiri.

Para pejabat BNPT yang turut hadir dalam penadatangan MoA ini yakni Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, M.Hum, Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Andika Chrisnayudhanto, S.IP, SH, MA, Direktur Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional (KPHI), Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol. Drs. Kris Erlangga Adji Wijaya, Direktur Deradikalsasi, Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Kepala Biro Perencanaan, Bangbang Surono, Ak, MM, Inspektur BNPT, Dr. Amrizal, MM serta beberapa pejabat eselon III dan IV lainnya

Sementara dari Kemenkominfo selain dihadiri Menkominfo sendiri juga dihadiri Sekjen Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, serta didampingi beberapa pejabat eselon II dan pejabat eselon III lainnya.

Editor: Adri Irianto
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close