Anggota Dewan Pengawas KPK dipastikan Bukan Mantan Terpidana - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Friday, 8 November 2019

Anggota Dewan Pengawas KPK dipastikan Bukan Mantan Terpidana

Jakarta, ZONASATUJuru bicara Istana Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menegaskan, bahwa calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersih dari tindak pidana umum maupun korupsi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan memilih Dewan Pengawas KPK yang pernah menjalani pidana.

"Dalam kriteria UU Nomor 19 Tahun 2019 dikatakan terkait dengan hukum dikatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dalam Pasal 37 itu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Fadjroel mengatakan, Jokowi sudah berjanji akan memilih Dewan Pengawas KPK yang sesuai dengan kriteria pada UU KPK. Selain merujuk pada undang-undang, kata Fadjroel, Jokowi juga mempertimbangkan kriteria sesuai politik hukum pemerintah. "Politik hukum pemerintah adalah penegakkan hukum setegak-tegaknya, yaitu menghormati UU Nomor 19 Tahun 2019 yang telah direvisi."

Menurut Fadjroel, politik hukum pemerintah adalah antikorupsi. Sehingga, kriteria Dewan Pengawas tidak pernah menjalani tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, misalnya, pidana korupsi.

Seperti diketahui, pengguna media sosial mengusulkan sejumlah nama untuk masuk menjadi Dewan Pengawas KPK, misalnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kedua nama itu diketahui pernah dipidana penjara.

Saat ini, nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK masih dalam pembahasan di Sekretariat Dia menjelaskan tim internal seleksi dewan pengawas KPK yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ini tengah menampung masukan dari sejumlah tokoh. Fadjroel memastikan bahwa Jokowi akan memilih dewan pengawas berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU KPK yang baru disahkan.

"Presiden mengatakan bahwa kita akan memilih yang betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Berdasarkan UU KPK Nomor 19 tahun 2019 maupun politik hukum dari pemerintah," tuturnya.

Adapun politik hukum pemerintah, kata dia, yaitu antikorupsi. Untuk itu, Fadjroel menjelaskan mantan napi yang pernah menjalani masa hukuman penjara paling singkat lima tahun, tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK, khusunya terpidana kasus korupsi.

"(Kriteria dewan pengawas) Mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," ucap Fadjroel.

Editor: Casandra Editya
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close