Bela Keberadaan Dewan Pengawas KPK, Namun Antasari Sebut Dirinya Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Thursday, 7 November 2019

Bela Keberadaan Dewan Pengawas KPK, Namun Antasari Sebut Dirinya Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas

Jakarta, ZONASATUMantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membantah rumor yang menyebut bahwa dirinya akan ditunjuk menjadi salah satu Dewan Pengawas KPK. Antasari pun menegaskan bahwa dirinya tak bisa menjadi Dewan Pengawas karena terbentur salah satu regulasi, yaitu pernah terbentur kasus pidana.

"Saya ada satu pasal yang tak bisa (jadi Dewan Pengawas). Karena pernah menjalani pidana penjara selama lima tahun," kata Antasari saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

Seperti diketahuia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan salah satu syarat Dewan Pengawas adalah tak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun.

Pada 2010, Antasari dijatuhi vonis 18 tahun, karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, pada Februari 2009.

Antasari pun dinyatakan selesai menjalani masa hukumannya setelah menerima grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu. Pengurangan masa hukuman Antasari melalui grasi tersebut adalah enam tahun dari total 18 tahun masa hukuman, yaitu menjadi 12 tahun.

Antasari juga membela keberadaan yang Dewan Pengawas yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut Antasari, KPK butuh Dewan Pengawas.  "Dewan Pengawas perlu untuk mengatur jalan yang baik KPK," kata Antasari

Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas KPK diatur dalam sejumlah pasal di UU KPK. Pada Pasal 37 D UU itu, disebutbakan bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk 'mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.'

Pasal lainnya menyebutkan bahwa Dewan Pengawas beranggotakan lima orang dan dibentuk oleh Presiden. Pasal-pasal tersebut dikritik kalangan aktivis antikorupsi karena dinilai sebagai bentuk intervensi penguasa terhadap KPK. Namun demikian, Antasari tak sepakat terhadap kritikan dari para aktivis tersebut.

Menurut dia, keberadaan Dewan Pengawas bukan bentuk intervensi pemerintah. "Dan itu sudah ada UU, sudah disahkan DPR sejak 17 Oktober. Ya sudah kita ikuti saja UU sebagai warga negara yang baik," ujar pria yang digadang-gadang bakal jadi anggota Dewan Pengawas KPK itu.

Untuk itulah Antasari mengatakan Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih nanti harus memiliki integritas dan menguasai teknis hukum. Ia tak mempermasalahkan sistem pemilihannya. Entah ditunjuk Presiden maupun dipilih oleh Panitia Seleksi karena dinilai sama saja.

"Yang penting orangnya. Mau sama pansel, kalau orangnya amburadul, ya amburadul saja. Tunjuk langsung ternyata bagus, apa salahnya," kata Antasari.

Nama Antasari sendiri belakangan ini mencuat sebagai salah satu calon Dewan Pengawas KPK. Selain Antasari, nama lain yang muncul adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Dewan Pengawas merupakan bentuk intervensi lembaga eksekutif ke kekuasaan kehakiman.

Apalagi, Presiden bisa menunjuk langsung anggota Dewan Pengawas. "Karena Dewan Pengawas diangkat dan mewakili Presiden sebagai kekuasaan eksekutif," jelas Fickar.

Editor: Sofyan Ahmad
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close