Dana Talangan BPJS Kesehatan, Tahap I Rp9 Triliun akan Dicaikan Kemenkeu Pekan Depan - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Saturday, 2 November 2019

Dana Talangan BPJS Kesehatan, Tahap I Rp9 Triliun akan Dicaikan Kemenkeu Pekan Depan

Jakarta, ZONASATUKementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap mengucurkan kembali dana talangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini yang totalnya Rp14 triliun. Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan terus membengkak.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pencairan dana ini rencananya dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk Peserta Bantuan Iuran (PBI) atau kelas III yang selama ini memang ditanggung pemerintah pusat.

Pencairan ini akan dilakukan pekan depan. "(Pencairan) minggu depan. Besarannya tergantung kita untuk PBI Pusat dulu," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Berdasarkan aturan yang baru, kenaikan iuran bagi PBI menjadi Rp42.000 dari semula hanya Rp25.000 per bulan. Dengan demikian, terdapat selisih nilai iuran sebesar Rp9 triliun juga ditanggung pemerintah sehingga harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "PBI sekitar Rp 9 triliun," kata dia.

Secara umum, kenaikan iuran BPJS ini memang mulai berlaku 1 Januari 2020. Namun, khusus untuk PBI berlaku sejak 1 Agustus kemarin. Oleh karenanya, anggaran APBN harus disiapkan oleh Kemenkeu lebih awal.

Kemudian, tahap kedua akan dicairkan pekan selanjutnya untuk pembayaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri sebesar Rp1 triliun.

"Tahap dua untuk ASN dan pejabat negara sekitar Rp1 triliun," ucapnya.

Dia melanjutkan, pencairan tahap ketiga sekitar Rp4 triliun untuk pembayaran bantuan pendanaan bagi PBI yang ditanggung pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan aturan baru, pemerintah pusat memberikan bantuan Rp19.000 per orang per bulan ke PBI Pemda selama Agustus-Desember 2019.

"Sisanya talangan Pemda. Insya Allah pembayaran itu semua hanya sampai November saja," tutur dia.

Sebagai informasi, saat ini total PBI atau peserta kelas III di pemerintah pusat sebanyak 96,8 juta jiwa sedangkan Pemda 37 juta jiwa. Angka ini dapat berubah karena pemerintah akan melakukan evaluasi data PBI secara keseluruhan.

Editor: Indarti
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close