Pembangunan Sarpras Koopsus TNI dan Kogabwilhan dibahas Panglima TNI saar Raker bersama DPR - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 6 November 2019

Pembangunan Sarpras Koopsus TNI dan Kogabwilhan dibahas Panglima TNI saar Raker bersama DPR

Jakarta, ZONASATU Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta jajarannya memaparkan pada tahun 2020, TNI akan melanjutkan pembangunan barak stand by force dan serta sarana dan prasarana (sarpras) Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus TNI).

Selain itu ia juga mengatakan TNI akan melakukan pembangunan sarpras Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II, dan III.

Hadi juga memaparkan TNI akan melakukan pemenuhan sarpras perbatasan, pulau terluar, dan daerah rawan, serta melanjutkan pembangunan kekuatan TNI di Pulau Natuna dan Pulau Yamdena/Selaru.

Ia juga menegaskan prioritas bidang pertahanan pada tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

Hal tersebut disampaikan Hadi saat melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Komisi I DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/10/2019).

“Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan dengan melakukan validasi organisasi sesuai Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personel TNI,” kata Hadi sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Rabu.

Hadi menjelaskan secara umum bahwa Rencana Kerja TNI pada tahun 2020 adalah melanjutkan pembangunan Postur TNI yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan.

Sebelum RDP berlangsung tertutup, Panglima TNI memaparkan beberapa isu-isu strategis nasional seperti konsep pertahanan di ibu kota negara yang baru dan potensi kerawanan dalam Pilkada serentak 2020.

Terkait konsep pertahanan di ibu kota negara baru, dirinya menjelaskan dalam beberapa hal di bidang pertahanan yang perlu menjadi perhatian. Dia mencontohkan pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis) , daerah terbatas dan terlarang (restricted and prohibited Area) sesuai PP nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Menurut dia, gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman dan pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, ancaman chemical biology dan radioaktif, nuklir.

Terkait Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri 9 provinsi 37 kota dan 224 kabupaten, potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi. Dia memperkirakan daerah yang berpotensi konflik karena isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang adalah di wilayah Papua.

Hadi juga mengungkapkan bahwa untuk pemenuhan Alutsista TNI dilaksanakan dalam lima tahun tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) III periode 2020-2024.

Pada kesempatan itu, Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Editor: Sofyan Ahmad
Foto: -
Sumber: Tribun

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close