Nawawi mengaku heran pimpinan KPK saat ini dicap yang terburuk, padahal pimpinan KPK periode ini belum banyak bekerja setelah dilantik pada Jumat (20/12/2019) lalu.
"Luar biasa ICW di era Bung Kurnia, mampu menilai kami sebagai yang 'terburuk' di saat kami belum bekerja," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Senin (30/12/2019).
Kurnia yang dimaksud Nawawi ialah Kurnia Ramadhana yang merupakan peneliti ICW pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Pada Minggu (29/12/2019) kemarin, Kurnia memaparkan Catatan Akhir Tahun yang menyebutkan tahun ini adalah tahun kehancuran KPK.
Namun, bagi Nawawi, KPK ke depan tentunya tidak membutuhkan adanya ICW. Bahkan Nawawi menegaskan kelak pimpinan KPK nantinya tidak akan ikut dalam forum-forum yang berdampingan dengan ICW.
"Sebaliknya bagi kami, ICW di era Bung Kurnia semakin luar biasa, hebat, paling cerdas. paling benar tapi insyaallah pastinya kami tidak membutuhkannya (ICW) ke depan," kata Nawawi.
Nawawi memastikan, pimpinan KPK jilid V ini tak akan mau duduk bersama dengan anggota ICW. Baik dalam sebuah acara diskusi maupun acara lainnya di mana ICW juga menjadi tamu undangan.
"Jika nanti ada forum-forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW Bung Kurnia di dalamnya, insyaAllah juga kami pastikan, kami tak akan ikut bersama dalam forum tersebut. Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk berdiskusi dengan yang 'paling hebat', 'paling cerdas' seperti beliau," kata Nawawi.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa, pada Minggu (29/12/2019) Kurnia memberikan kritik mengenai KPK saat ini. Dia turut menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini adalah tahun kehancuran KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata Kurnia di kantor ICW.
Kurnia menjelaskan, panitia seleksi (pansel) KPK yang dibentuk Jokowi menuai polemik. Dia menyebut 3 di antara 9 anggota pansel memiliki kedekatan dengan lembaga kepolisian.
Selain itu, lanjutnya, proses seleksi yang dilakukan pansel KPK kepada calon pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak memiliki nilai integritas. Sebab, salah satu pimpinan KPK di periode sekarang ini tidak patuh, yakni tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Itu catatan krusialnya terkait dengan rekam jejak. Istana dan DPR berhasil meloloskan figur terduga pelanggar kode etik," lanjutnya.
| Editor | : Himawan Aji |
| Foto | : ist |
| Sumber | : - |
No comments:
Post a comment