Kepala BNPT : Upacara Bendera harus di Aktifkan kembali untuk Berantas Radikalisme - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 8 January 2020

Kepala BNPT : Upacara Bendera harus di Aktifkan kembali untuk Berantas Radikalisme


Jakarta, ZONASATU - Untuk memberantas paham radikalisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Suhardi Alius mengusulkan agar upacara bendera setiap pekan kembali digalakkan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah baik itu di Kementerian, Lembaga maupun BUMN. 

Menurut Suhardi, selama ini pelaksanaan upacara bendera di sekolah-sekolah maupun di instansi pemerintah sudah terabaikan.

"Semestinya upacara bendera kembali digalakkan karena di dalamnya terkandung upaya membangun rasa cinta tanah air. Upacara bendera tiap pekan bisa diberlakukan untuk para siswa sekolah," ujar Suhardi Alius usai mengikuti rapat terbatas lanjutan membahas masalah radikalisme yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI, Maruf Amin di Istana Wapres, jakarta, Rabu (8/1/2020).

Sebagai lembaga yang memimpin dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyusun peraturan tersebut.

Sedangkan, bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negesi Sipil (PNS) menurutnya, nantinya bisa diikutkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI sebagai upaya untuk memperkuat karakter dan memupuk rasa cinta tanah air yang bisa menghalau masuknya radikalisme.

"Salah satu contoh implementatifnya adalah pembangunan cinta tanah air, karakter, melalui Mendikbud akan menggelar kembali apel tiap mingguan. Kemudian kementerian-kementerian kami aktifkan kembali upacara 17-an. Itu menunjukkan karakter kita," kata mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI ini.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun sangat menyayangkan kalau selama ini upacara bendera yang sarat akan nilai-nilai cinta tanah air ini sudah terabaikan sejak lama.

"Ini sudah terabaikan sekian lama. Selama ini terpendam ini muncul kembali. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sesegera mungkin," tutur alumni Akpol tahun 1985 ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga tengah mengkaji lebih lanjut terkait aturan-aturan bagi PNS atau ASN terkait pencegahan radikalisme. Ia menargetkan berbagai aturan ini dapat diterapkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Langkah-langkah di kementerian atau lembaga lain seperti di Kementerian PAN-RB terkait peraturan-peraturan ASN sudah kami siapkan. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan segera pada Januari, paling lambat Februari ya," kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selaku koordinator program penanggulangan radikal terorisme mengatakan bahwa upaya Pemerintah mulai dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai kalangan.

"Intinya, kami ingin melakukan penangkalan atau penanggulangan sejak dari hulu sampai ke hilir, melakukan upaya-upaya penyaringan untuk masuk ke PNS, pegawai BUMN, maupun promosi-promosi itu dilakukan dengan seleksi yang menyangkut radikalisme," ujar Wapres.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pihaknya masih mematangkan berbagai langkah deradikalisasi bersama sejumlah kementerian/lembaga.

"Kita akan panggil, 'Anda (kementerian/lembaga) bertugas sampai mana? Apa rencananya?'. Misal ini ada kasus akan diapakan, siapa yang mengerjakan, nanti siapa yang membina, dan seterusnya," katanya.

Mahfud mengingatkan bahwa radikalisme berawal dari sikap intoleran. Misalnya, gemar mengkafirkan orang lain (takfiri), menganjurkan pembunuhan pada siapa pun yang memiliki pandangan berbeda, dan radikalisme ideologis atau perang wacana yang masuk melalui sekolah, masjid, dan berbagai institusi.

"Setiap jenis intoleran ini pada akhirnya akan menyimpulkan pada radikal terorisme, maka treatment-nya beda-beda sehingga tidak mudah diuraikan dalam sekejap. Yang penting pemerintah sekarang sedang siapkan langkah-langkah yang lebih operasional, setiap kementerian sudah ada tugasnya," terangnya.

Rapat dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB di Ruang Auditorium Istana Wapres ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Agama Fachrul Rozi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Polri Jenderal Pol. Idham Azis.

Editor: Indarti
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close