Pemerintah Pertimbangkan semua aspek dalam Pemulangan WNI terindikasi teroris - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, 21 January 2020

Pemerintah Pertimbangkan semua aspek dalam Pemulangan WNI terindikasi teroris


Jakarta, ZONASATUMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (menko Polhukam), Mahfud MD memastikan seluruh aspek akan menjadi pertimbangan sebelum memutuskan pemulangan WNI FTF (foreign terrorist fighter) atau terduga teroris pelintas batas kembali ke Indonesia.

"Jadi begini, ada sekitar 660 FTF atau terduga teroris pelintas batas yang ada di berbagai negara. WNI jumlahnya kira-kira 660 (orang) begitu," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Mahfud pada hari yang sama sebelumnya memimpin rapat koordinasi soal penanganan FTF yang dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko Polhukam.

Di antaranya, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menkumham Yasonna Laoly, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, serta perwakilan dari BIN dan Kemlu.

Menurut Mahfud, WNI yang teridentifikasi sebagai FTF tersebut ada yang meminta pulang ke Tanah Air dan ada juga yang disuruh pulang oleh negara yang mereka tempati sekarang.

"Nah, berbagai negara juga macem-macem nih. Ada yang memulangkan hanya anak-anak yatim, ada yang mau memulangkan perempuan dan anak-anak, tetapi FTF-nya, fighternya, itu tidak dipulangkan," katanya.

Di sisi lain, kata dia, negara-negara yang ditempati FTF itu juga mempersoalkan keberadaan terduga teroris pelintas batas di negaranya.

"Itu tadi didiskusikan apakah mau dipulangkan apa tidak? Kalau mau pulangkan, pulangkan semua atau tidak? Memang tidak mudah karena berdasar prinsip konstitusi, setiap warga negara punya hak untuk mendapat kewarganegaraan dan tidak boleh berstatus 'stateless'," katanya.

Problemnya, kata mantan Ketua Mahkmah Konstitusi itu, ada kekhawatiran jika mereka dipulangkan akan membuat virus-virus terorisme yang baru di negara asalnya.

"Ini kan menyangkut banyak kementerian, Kemensos misalnya menampung akibat-akibat sosialnya, Kemenkumham yang soal hukum dan kewarganegaraanya, ada juga pariwisata dan investasi bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada ancaman teroris," katanya.

Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan perlunya membahas seluruh aspek dan pertimbangan-pertimbangan atas nasib FTF itu dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait.

"Semuanya akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke Presiden dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap," katanya.

Mahfud juga mengakui pemulangan WNI yang terduga menjadi FTF itu tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat, ada yang menolak pemulangan karena khawatir, namun ada juga yang menerima sebagai hak warga negara.

"Ini nanti kan masyarakat di bawah macem-macem, ada yg bilang enggak boleh dipulangkan, suruh di situ aja. Tetapi, ada yang bilang itu hak warga negara," paparnya.

Hanya saja, Mahfud mengingatkan bahwa hak warga negara menurut peraturan perundang-undangan juga bisa dicabut. Yang jelas, kata dia, keputusan soal pemulangan atau tidak terhadap WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas itu akan mempertimbangkan banyak aspek.

Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan perlunya membahas seluruh aspek dan pertimbangan-pertimbangan atas nasib FTF itu dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait.

Sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara menyebutkan belum ada keputusan dari Presiden RI Joko Widodo terkait penanganan WNI yang terindentifikasi sebagai FTF.

"Belum ada keputusan (soal penanganan FTF), kita tunggu keputusan presiden," kata Mensos usai rapat mengikuti Rakor soal penanganan FTF di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Editor: Himawan Aji
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close