Ratas lanjutan Penanganan Radikalisme kembali digelar di kantor Wapres - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 8 January 2020

Ratas lanjutan Penanganan Radikalisme kembali digelar di kantor Wapres


Jakarta, ZONASATUWakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas lanjutan terkait penanganan radikalisme, dengan memanggil sejumlah menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Ini rapat lanjutan untuk menangani radikalisme, kami (Pemerintah) ingin menanganinya dari hulu ke hilir dan menyangkut semua sektor yang menjadi sumber terjadinya radikalisme," kata Wapres Ma'ruf di Jakarta, Rabu.

Wapres menambahkan sumber-sumber yang berpotensi terjadi penyebaran paham radikal tersebut antara lain sekolah dan kantor pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rapat tersebut Wapres Ma'ruf mengatakan penanggulangan radikalisme dilakukan lewat pendidikan dan pengaturan aparatur sipil negara (ASN).

"Antara lain soal pendidikan dan ASN yang menjadi pembahasan kami dalam rapat ini," tambahnya.

Rapat dimulai pukul 14.00 WIB di Ruang Auditorium Istana Wapres Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Polri Jenderal Idham Azis.

Sebelumnya, dalam rapat pertama soal penanggulangan terorisme pada 15 November 2019 lalu, diputuskan bahwa koordinasi penanganan terorisme berada di bawah Wapres, tidak lagi dipimpin Menko Polhukam.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat seperti RT dan RW. Menurut Wapres, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.

"RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak," kata Wapres.

Editor: Indarti
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?