BNPT Pastikan Belum Ada Rencana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Friday, 7 February 2020

BNPT Pastikan Belum Ada Rencana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS


Jakarta, ZONASATUBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana dari pemerintah Republik Indonesia untuk memulangkan sekitar 600 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini telah bergabung dengan kelompok radikal terorisme Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) yang berada di Suriah.

“Kita luruskan kembali bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada. Yang ada adalah informasi yang didapatkan BNPT dari beberapa komunitas internasional baik saluran intelijen maupun badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighter) dan keluarganya di Suriah yang ada di bebrapa camp. Dimana diantaranya lebih dari 600 orang yang pengakuannya adalah WNI. Itupun juga belum diverifikasi,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, dalam jumpa persnya di kantor BNPT Jakarta, Jumat (7/2/2020)

Pernyataan yang disampaikan Kepala BNPT tersebut sekaligus untuk meluruskan terkait informasi berita di berbagai media massa yang simpang siur selama ini terkait rencana pemerintah yang akan memulangkan 600 lebih WNI eks. ISIS dari Suriah. Dimana atas banyaknya informasi berita yang penjelasannya kurang utuh tersebut telah membuat masyarakat menjadi resah..

Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan, atas informasi yang diterima BNPT dari berbagai pihak tadi untuk dilaporkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof . Dr. Mahfud MD bahwa ada informasi tersebut. Dan informasi itu juga bukan milik BNPT saja. Ada tiga lembaga, yakni pertama, BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme, kedua, Badan Intelijen egara (BIN) dan ketiga, dari Kepolisan dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror.

“Dari informasi yang didapat tersebut kami rapatkan, bagaimana menangani adanya informasi semacam ini. Pak Menko Polhukam tidak langsung (memberi keputusan). Kami (BNPT) yang memberikan paparan, kemudian Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya yang memberikan tanggapan dengan berbagai aspek dan pandangannya,” kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI ini.

Dalam rapat di Menko Polhukam tersebut Kepala BNPT mencontohkan tanggapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang berbicara mengenai bagaimana status kewarganegaraan WNI tersebut nantinya termasuk bagaimana nasib anak dan istrinya. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga memberikan tanggapan karena Indonesia termasuk dari dunia global. Demikian juga dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan kementerian lainnya juga memberikan tanggapan.

“Apa pun yang akan kita respons dari informasi itu akan kita sampaikan semua dalam rapat tersebut supaya dibahas lebih lanjut. Dan sekarang ini masih dalam pembahasan. Jadi tidak ada dan belum ada keputusannya sama sekali (pemulangan WNI tersebut). Ini yang perlu saya luruskan dulu,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan dengan adanya berbagai masukan dan tanggapan dari berbagai K/L tersebut tentunya tidak mudah bagi pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Karena di dalam negeri saja pihaknya telah berupaya maksimal menjaga agar situasi tetap kondusif dimana paham-paham radikal terorisme itu tidak berkembang di masyarakat. Apalagi sekarang ditambah dengan tantangan terkait masalah WNI yang ada di Suriah tersebut

Lebih lanjut mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan dari informasi yang didapat ke 600 lebih orang yang mengaku WNI eks ISIS yang ada di Suriah tersebut mayoritas terdiri atas perempuan dan anak-anak tetapi perlu juga diwaspadai pemikirannya.  

“Walaupun informasi 600 lebih yang kami dapatkan ini adalah mayoritas perempuan dan anak-anak. Tapi kan mereka sudah punya pengalaman (pemahaman ideologi kekerasan) semacam itu. Nah, ini perlu jadi pemikiran kita semua sebelum mengambil keputusan,” kata Kepala BNPT menuturkan.

Namun demikian menurut mantan Kapolda Jawa Barat ini, mereka ini tentunya akan diklarifikasi terlebih dahulu karena data yang ada masih berupa nama aliasnya saja dan bahkan hanya foto Mereka berada di tiga kamp di Suriah yakni Al-Roj, Al-Hol dan Ainisa,.

“Jadi informasi itu masih mentah, dan butuh diverifikasi. Kita tidak dari pengakuan mereka-mereka saja.. Karena beberapa diantaranya bilang katanya asal orang Indonesia. Tapi mana buktinya? Mereka enggak bisa juga jawab. Ini tentu perlu verifikasi,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri .

Dalam verifikasi itu menurut Kepala BNPT, nantinya Kemendagri akan mengecek data kependudukan mereka. Sedangkan, Densus 88 juga akan ikut memetakan rekam jejak mereka terkait aktivitas terorisme. “Jadi ada empat instansi minimal untuk verifikasi sehingga kita mendapatkan data yang valid,” kata  Jenderal berpangkat bintang tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini

Setelah proses identifikasi itu selesai, maka selanjutnya menurut Kepala BNPT pemerintah akan membahas itu semuanya. Dan tentunya ada banyak pertimbangan yang akan dikaji sebelum mengambil keputusan. Salah satu hal yang dipertimbangkan yakni aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Karena di dalam Undang-undang dikatakan kalau seorang warna negara sudah berperang di negara lain itu akan kehilangan kewarganegaraan. Tetapi, bagaimana dengan anak dan istrinya? Itu kan yang perlu dibahas. Nanti dirumuskan, setelah itu Pak Menko Polhukam yang mengambil keputusan. Baru kita laporkan kepada Wapres dan Pak Presiden gitu. Jadi jangan bingung, kasian masyarakat,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini mengakhiri

Dalam jumpa pers tersebut Kepala BNPT didampingi Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M. Hum, dan Deputi III bidang Kerjasama Internasional, Andhika Chrisnayudhanto, S.IP, SH, MA.

Editor: Adri Irianto
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?