Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diperkuat - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Monday, 23 March 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diperkuat


Jakarta, ZONASATUJuru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden RI Joko Widodo memperkuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pengembangan sistem organisasi responsif, modal finansial dan reaksi cepat.

"Penguatan sistem organisasi responsif yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 ini adalah struktur dan cara kerja yang mampu menjawab masalah sesuai perkembangan situasi," kata Fadjroel dalam keterangan di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Fadjroel menyampaikan modal finansial sangat berkaitan dengan pengadaan penunjang penanganan kesehatan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Sementara reaksi cepat merupakan mekanisme dari organisasi yang dibuat seefektif dan seefisien mungkin yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Dia menjelaskan, pertama berkaitan dengan pengembangan sistem organisasi responsif, Keppres No.9 Tahun 2020 melakukan penambahan elemen Gugus Tugas COVID-19, yaitu adanya struktur baru Anggota Pengarah.

Struktur Anggota Pengarah terdiri dari 27 elemen yakni 19 menteri serta unsur-unsur kelembagaan seperti Kepala BIN, Kepala BPOM, KSP, Para Gubernur, dan lainnya.

Selain itu, struktur yang sudah ada, yakni Anggota Pelaksana, bertambah secara keanggotaan dari sebelumnya 12 kementerian namun sekarang meliputi 33 elemen kementerian dan unsur lainnya.

Kedua, penguatan modal finansial dalam respon COVID-19 melalui mekanisme anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dijabarkan lebih terperinci dan detail, mencakup refocusing anggaran kementerian dan lembaga untuk penanganan wabah COVID-19.

Anggaran akan menunjang kebutuhan dalam penanganan COVID-19 dan upaya mempertahankan daya tahan sosial ekonomi masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Ketiga, penguatan mekanisme reaksi cepat melalui Percepatan Impor Barang terutama alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19.

Mekanisme ini dilakukan melalui, pimpinan kementerian yang dapat memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

Kemudian Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 atau pejabat lain yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang dapat disampaikan secara daring, terutama menyangkut alat-alat kesehatan.

Sehingga, kata Fadjroel, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kini memiliki tiga unsur penting yang dibutuhkan dalam penanganan bencana, yaitu sistem organisasi responsif, modal finansial dan mekanisme reaksi cepat.

Penajaman regulasi ini, menurutnya, sesuai dengan tiga prioritas utama Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tiga bidang yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dunia usaha, serta prinsip keselamatan publik adalah hukum tertinggi.

Seperti diketahui di dalam Keputusan Presiden Republik Nomor 9 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun susunan gugus tugas percepatan Covid-19 saat ini terdiri atas, Pengarah dan Pelaksana. Berikut rinciannya:

Pengarah

Di mana Ketua Pengarah gugus tugas percepatan Covid-19 dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Dibantu oleh Wakil Ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Sekretaris: Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sementara Anggota Pengarah terdiri dari 19 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan 7 Kepala Otoritas Pemerintah dan seluruh Para Gubernur di seluruh Indonesia.

Pelaksana

Adapun pelaksana gugus tugas percepatan Covid-19 dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo atau dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana.

Di bantu oleh wakilnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Jenderal Ketahanan Nasional. Juga dibantu oleh Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian RI. Adapun anggota pelaksananya terdiri dari 33 Kementerian/Lembaga di seluruh RI.

Editor: Casandra Editya
Foto: -
Sumber: Ant

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?