Anggota DPR nilai Kebijakan Pemerintah mengenai Larangan Mudik agak terlambat - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, 21 April 2020

Anggota DPR nilai Kebijakan Pemerintah mengenai Larangan Mudik agak terlambat


Jakarta, ZONASATUPemerintah melalui Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini telah resmi melarang mudik lebaran pada tahun ini, setelah sebelumnya larangan mudik berlaku hanya untuk PNS, TNI-Polri dan karyawan BUMN.

Namun demikian Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa keputusan yang diambil pemerintah tersebut sudah agak terlambat. Karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan, sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan.

"Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan. Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, Ini bukan angka yang kecil. Artinya, potensi penyebaran virus ke daerah-daerah  sudah terjadi dengan curi start mudik ini," ujar Sukamta di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Dirinya menyadari bahwa hal ini bukan ranah kebijakan Kepala Daerah, yang mana Kepala Daerah itu hanya bisa mengeluh dan mengantisipasi. Karena keputusan tersebut tentunya ada di Pemerintah Pusat.

"Jadi tolonglah pemerintah lebih tegas dan komprehensif dalam mengambil keputusan yang berakibat pada nyawa warga negara. Semoga tidak ada ralat lagi dari Jubir Presiden atau Mensesneg. Jangan sampai kita mendengar keputusan yang mencla-mencle, yang diralat bolak-balik," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini,

Sukamta juga menjelaskan bahwa harusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat grand design penanggulangan pandemi COVID-19. Karena banyak pihak yang sudah tahu pola penyebaran COVID-19 ini, baik transmisi import maupun lokal.

"Bahkan pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, BIN, yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif Covid-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu," ujarnya.

Menurutnya, semua prediksi sudah dibuat dan kita semua juga sudah mengalami gelombang penyebaran pertama ketika terjadi arus mudik bulan lalu. Apalagi di Jawa dan beberapa daerah lainnya dikenal tradisi ziarah bulan sya'ban atau ruwah yaitu sebelum bulan Ramadhan yang di Jawa disebut nyadran.

"Kemarin sudah terbukti penularan orang mudik, tanpa sadar membawa virus atau OTG (orang tanpa gejala), membuat acara kumpul-kumpul di kampung halaman dan terjadi penularan. Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini. Wakil Ketua Fraksi PKS

Apalagi, Sukamta mengutip data Kementerian Perhubungan, masih ada potensi ancaman dari 1.3 juta warga yang akan mudik. Mereka berpotensi menyebar ke beberapa daerah : Jawa Barat 13%, Jawa Tengah-DIY 41%, Jawa Timur 20%, Sumatera Selatan dan Lampung 8%.

"Jumlah 1.3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik tadi," katanya. 

Doktor lulusan University of Salford, Inggris ini menjelaskan bahwa orang dari Jakarta datang ke kampung halaman bisa menjadi media penular atau tertular, itu akan memuncak jumlahnya, kemudian ditambah arus balik yang kemungkinan berpotensi menjadi kasus penularan baru.

"Dan jangan lupa juga bahwa kedatangan mahasiswa ke kota-kota besar dengan jumlah kampus banyak seperti DIY, Bandung, Surabaya, Malang, Medan dan Jakarta untuk masuk kuliah tahun ajaran baru sebelum pandemi ini selesai, juga berpotensi menjadi gelombang penyebaran berikutnya," ucap Sukamta.

Karena pertimbangan-pertimbangan di atas, potensi penyebaran dan penularan dari 1.3 juta calon pemudik tadi harus segera dicegah. Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai.

Masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, tolong dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Tentu larangan ini perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum. Selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif," tutup wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Editor: Sofyan Ahmad
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?