Suara Netizen Pengontrol Paling Efektif Praktik Oligarki Millenial

Jakarta, ZONASATU - Mundurnya Stafsus milenial Presiden yang juga pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara membuat banyak pihak terkejut. Belva memilih untuk mundur dari posisi stafsus terkait adanya kerja sama yang terjadi karena terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva di akun Instagram miliknya, Selasa (21/4/2020) seperti dikutip dari akun twitter miliknya.

Menanggapi polemik ini, Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai kartu prakerja tidak memberikan manfaat yang signifikan bahkan terkesan dipaksakan karena hanya menguntungkan vendor penyedia modul pendidikan.

"Rakyat lebih butuh makan dan bahan pangan sekarang ini bukan butuh pelatihan saja apalagi buruh atau pekerja yang di PHK tidak mendapatkan keuntungan dari program tersebut karena di google pun modul pelatihan sejenis banyak ditemukan dan bisa di unduh secara gratis ini kan sama saja ibaratnya Pemerintah menganggap Staff Milenial Butuh Makan, Rakyat Butuh Pelatihan Saja ".

Selain Belva, sempat beredar kabar, Billy Mambasar salah satu stafsus Milenial pendiri startup Kitongbisa.com yang berasal dari Papua juga santer terdengar terlibat proyek dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah (UKM) Papua dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan badan layanan umum pengelola dana bergulir di Kementerian Koperasi dan UKM (MenkopUKM) meski kemudian kasus ini telah dibantah oleh Pihak Kemenkop UKM.

Stafus Milineal lainnya, Andi Taufan Garuda sebelumnya juga menuai polemik yang sama karena berani mengirimkan surat kepada ribuan Camat di seluruh Indonesia untuk bekerjasama memakai vendor startup peer to peer lending miliknya Amartha. Hal Ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk penyelewengan maladministrasi ketatanegaraan.

Padahal jika dilihat berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden menyatakan bahwa staf khusus tugasnya dikoordinasikan dan diberikan dukungan administrasi oleh, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet.

Presiden Jokowi sendiri di masa awal pengangkatan stafsus millenial akhir 2019 lalu pernah mengatakan bahwa butuh masukan dari Para Stafsus Milenial tersebut jika kini para stafsus sudah bertindak selayaknya operator ataupun eksekutor tentunya sudah menyalahi tupoksi yang diberikan.

Berbagai pihak telah bersuara menanggapi hal tersebut salah satunya Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, seperti yang dikutip dari laman republika.com (23/4), Dede Yusuf mengatakan, dengan mundurnya Belva tersebut maka proyek yang diterima Ruangguru juga harus segera dihentikan.

Politikus senior Partai Demokrat itu juga mengatakan, jika proyek yang menelan uang negara triliunan rupiah itu tetap dilanjutkan. Maka sama saja memberikan keuntungan bagi Belva. Sebab dengan posisinya yang sempat di Stafsus dia digandeng pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

“Karena kalau sudah jalan tetap untung perusahaanya dong,” katanya

Senada dengan Dede Yusuf, Uchok Sky menambahkan bahwa dua kasus ini walaupun mereka sudah mundur tapi seharusnya tetap diselidiki untuk tahu apakah mereka bermain sendiri atau ada pejabat negara di belakang mereka. Kasus stafsus millenial juga harus diproses dengan cara yang berbeda karena merupakan dua kasus yang berbeda. Misalnya Andi Taufan kasusnya adalah penyalahgunaan kewenangan maladministrasi, kalau Belva adalah penunjukkan langsung tanpa melalui proses tender.

Ibaratnya bagi bagi Bansos di era Pandemik. Uchok juga menegaskan jika kasus ini dibiarkan saja ditakutkan bisa memberikan contoh buruk proses oligarki bagi kaum millenial dan selanjutnya bisa mendelegitimasi kewibawaan Presiden di mata masyarakat karena stafsus merupakan bawahan dan diangkat langsung oleh presiden.

"Prosedurnya yang benar sih seharusnya proyek-proyek yang mereka dapat harus digagalkan karena kalau tetap dijalankan namanya proyek ilegal dan itu menyalahi aturan". Untuk itu dibutuhkan suara dari netizen untuk bersama sama mengawal kasus ini berjalan karena menyangkut uang rakyat juga, ini untuk berjaga jaga jika tidak ada tindakan tegas dari aparat yang berwenang menindak kasus ini misalnya Kepolisian", pungkas Uchok.