Kelompok radikal jadi gentar jika Perpres TNI tangani terorisme sudah terbit - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, 12 May 2020

Kelompok radikal jadi gentar jika Perpres TNI tangani terorisme sudah terbit


Jakarta, ZONASATUPeneliti terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib, menilai Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterlibatan TNI dalam ikut menangani terorisme akan menggentarkan kelompok terorisme untuk melakukan pergerakan di Indonesia.

Habib mengatakan bahwa, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan mengeluarkan Perpres terkait dengan UU Nomor 5/2018 tentang Penanggulangan Terorisme, yang di dalamnya mengatur secara rinci pelibatan TNI menangani terorisme.

"Naskah rancangan Perpres itu menggentarkan kelompok radikal. Ada kepanikan dan ketakutan dari jaringan radikal kalau TNI masuk,” kata dia di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Menurut dia, pelibatan TNI sejak proses penangkalan terorisme, penindakan sampai dengan masa pemulihan sudah tepat untuk diterapkan. “Intelijen TNI bisa lebih efektif melakukan operasi pencegahan teror,“ ujarnya.

Selama ini, TNI sudah mempunyai satuan dan kemampuan intelijen baik di tingkat Markas Besar TNI sampai di tingkat satuan teritorial, di antaranya di tingkat Kodim, sehingga data intelijen itu bisa digunakan sebagai upaya penangkalan rencana terorisme.

“Di beberapa grup medsos kelompok radikal tampak ketakutan dan kepanikan. Kelompok ini cemas karena memang TNI punya jejaring sampai ke desa,” katanya.

Perpres itu juga mengatur tentang penindakan terhadap kejadian terorisme, pada pasal 9 naskah rancangan Perpres itu diatur jenis-jenis serangan teror yang dapat diatasi TNI. Misalnya, lanjut dia, serangan yang ditujukan pada presiden dan wakil presiden, serangan pada objek vital nasional, dan aksi terorisme lain berskala tinggi.

”TNI punya Gultor (penanggulangan teror), ada juga Komando Operasi Khusus (Koopssus) Mabes TNI yang bisa digerakkan setiap saat,” ujar alumnus S2 Intelijen UI itu.

Ia menjelaskan, Perpres itu juga tidak menabrak norma hukum peradilan umum karena jelas diatur dalam pasal 10 naskah rancangan Perpres bahwa hasil penindakan segera diberikan kepada Kepolisian Indonesia untuk diproses hukum, jadi tidak bertentangan dengan norma peradilan.

"Kekhawatiran bahwa Perpres itu akan melanggar HAM juga tidak tepat. Selama ini pada praktiknya TNI sudah terlibat, misalnya di Operasi Tinombala di Poso, justru dengan adanya Perpres ini bisa lebih diawasi dan terukur,” ujar dia.

Naskah rancangan Perpres Tugas TNI dalam mengatasi terorisme itu terdiri dari 7 bab dan 15 pasal. Saat ini, naskah rancangan Perpres itu sudah selesai dan menunggu penomoran resmi lembaran berita negara.

Editor: Himawan Aji
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?