Pemerintah tegaskan Pancasila tak bisa diringkas jadi Trisila atau Ekasila - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Saturday, 13 June 2020

Pemerintah tegaskan Pancasila tak bisa diringkas jadi Trisila atau Ekasila


Jakarta, ZONASATUPemerintah dengan tegas menolak jika ada usulan meringkas Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan. Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu, dua atau tiga. Namun, dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah satu tarikan napas.

“Karena itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa pandangan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan. Kami baru menerima RUU-nya. Presiden belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” kata Menkopolhukam Mahfud MD saat mengisi diskusi pada acara halal bihalal UNS melalui daring di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

Dalam RUU itu, salah satu pandangan yang diusulkan adalah agar TAP MPRS Nomor XXV/ MPRS/ 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dimasukan dalam RUU HIP.

“Kalau ada yang ribut-ribut memancing seakan-akan pemerintah membuka pintu untuk bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintahan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang kita anut. Yaitu Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Bukan yang trisila atau ekasila,” tegasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, larangan komunisme di Indonesia telah final berdasarkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor I Tahun 2003. Aturan itu menyatakan, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.

Dikatakan, Tap MPRS XXV Tahun 1966 tersebut mengatur pelarangan PKI serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Dia memastikan pemerintah akan memasukkan Tap MPR Nomor I Tahun 2003 sebagai konsideran dalam RUU HIP.

“Nanti saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV Tahun 1966 dalam konsideran dengan payung Mengingat: Tap MPR Nomor I/MPR/1966,” paparnya.

Editor: Himawan Aji
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
close