Purnawirawan TNI-POLRI Desak Pemerintah dan DPR RI Cabut RUU HIP - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Friday, 12 June 2020

Purnawirawan TNI-POLRI Desak Pemerintah dan DPR RI Cabut RUU HIP


Jakarta, ZONASATUForum Kominikasi Purnawirawan TNI/Polri menggelar konferensi pers menyikapi berbagai situasi yang terjadi belakangan ini. Salah satu hal yang jadi sorotan FKP TNI/Polri kali ini yakni soal kekwatiran akan paham Khilafaisme yang menurut para purnawirawan TNI-POLRI yang disebut telah mempengaruhi berbagai unsur/lapisan masyarakat dengan membangun jaringan yang cukup luas.

Adapun hadir dalam kesempatan itu di antaranya mantan Wakil Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno, Sekjen FKP TNI-POLRI Mayor Jenderal TNI (Purn) Soekarno, Mayor Jenderal TNI (Purn) Saiful Sulun, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan berapa pengurus PPAD lainnya.

“Dinamika kehidupan ideologi politik,ekonomi, dan sosial pada akhir-akhir ini telah berkembang sangat mengkawatirkan. Kelompok radikal yang berpaham Khilafahisme telah berhasil mempengaruhi berbagai unsur/ lapisan masyarakat dan membangun jaringan yang cukup luas,” kata Mayjen TNI (Purn) Soekarno saat mengawali pembacaan pernyataan sikap di Gedung Sarbini, Kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Dikatakan bahwa dalam Muktamar Khilafah tahun 2013 di Gelora Bung Karno, secara tegas menyatakan, tidak setuju terhadap Pancasila paham kebangsaan dan demokrasi.

Sedangkan sisa-sisa PKI terus-menerus berusaha untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada. manuver politik mereka yang terkini adalah mengangkat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menolak mencantumkan TAP MPRS XXV /1966 sebagai konsideran.

Sementara itu, kelompok liberal-kapitalis lewat Empat (4) kali Amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah berhasil meminggirkan “roh” Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa-berbegara menggantikannya dengan “individualisme, dan liberalisme. Jadi, kapital besar yang mereka miliki pada kenyataan mampu mengendalikan dinamika sosial politik dan ekonomi.

“Kebebasan nyaris tanpa batas yang dibuka oleh liberalisme telah menimbulkan turbulensi ideologis yang luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi nasional.”

Nah, Kondisi terkini yang antara lain ditandai oleh maraknya kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu Tenaga Kerja Asing (TKA) China di tengah maraknya PHK selama pandemi covid-19 dan merebaknya isu kebangkitan PKI telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal siap-siap TKI sisa-sisa PKI serta kelompok separatis Papua untuk lebih memperkeruh situasi.

Dijelaskan, bahwa kondisi ini merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk itu, FKP Purnawirawan TNI/Polri menyampaikan empat poin sikap kritisnya sebagai berikut:

Pertama, mendesak pemerintah untuk membongkar tuntas, menghentikan dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham Khilafahisme yang telah memiliki basis di kampus-kampus baik PTN dan PTS di seluruh Indonesia .Selain itu membersihkan birokrat dari anasir-anasir kelompok radikal.

Kedua, mendesak DPR RI untuk mencabut RUU HIP, dan mendesak pemerintah untuk menolaknya. Adalah staatsfuntalnorm atau landasan sebagai pembentukan UUD (Hans Nawiasky) justru diatur dalam UU. Bahwa penjabaran Pancasila di bidang cipytakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.

Keberadaan Undang-Undang HIP justru akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. Pengakatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI.

Ketiga, mengajak segenap komponen bangsa khususnya kelompok elit untuk fokus pada upaya memerangi cofid-19 menempatkan kepentingan bangsa bangsa diatas segalanya serta tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. kepada aparat yang berwenang agar mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melanggar.

Keempat, mendesak MPR RI, DPR RI dan Pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berhasil hanya melalui upaya konstitusional”KAJI ULANG UUD 1945″.

Editor: Wawan
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?