Kompolnas sebut Brigjen Prasetijo Utomo ingin Memperkaya diri sendiri - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Saturday, 18 July 2020

Kompolnas sebut Brigjen Prasetijo Utomo ingin Memperkaya diri sendiri


Jakarta, ZONASATU - Buronan kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali Djoko Tjandra dengan mudahnya bisa keluar masuk ke Indonesia. Ternyata, mudahnya buronan tersebut masuk ke Indonesia dibantu perwira tinggi Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Kepolsian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menegaskan Prasetijo Utomo telah menyalagunakan jabatannya. Sehingga pencopotan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sudah cukup tepat.

“Yang bersangkutan ini menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri. Artinya berani membuat surat palsu, kemudian memanfaatkan segala macam yang ada,” ujar Poengky dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Poengky mengatakan dirinya telah mendapatkan informasi bahwa surat ‎jalan yang dikeluarkan Prasetijo ke Djoko Tjandra adalah palsu. Karena surat tersebut dibuat menggunakan komputer pribadi Prasetijo Utomo.

“Yang bersangkutan menggunakan komputer sendiri, terus kemudian membuat surat sendiri dan surat ini surat palsu. Karena harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang lain,” katanya.

“Kemudian pekerjaan ditulis Djoko Tjandra seorang konsultan, konsultan dari mana? Konsultan dari Hong Kong. Bohong ini,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Poengky mengatakan yang dilakukan oleh Prasetijo adalah tindakan perseorangan bukan institusi Polri. Menurutnya, secara terang benderang Prasetijo ingin memperkaya diri.

“Kalau kita melihat seperti ini, ini enggak mungkin institusi. Jadi ini permainan pribadi dan juga jelas yang bersangkutan mempunyai niat memperkaya diri sendiri,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui,‎ Brigjen Prasetyo Utomo merupakan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Ia dicopot dari jabatannya atas kasus terbitnya surat jalan buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Dalam hal pembuatan surat jalan Djoko Tjandra, jenderal bintang satu Polri itu telah melampui kewenangannya. Pasalnya, Ia bergerak atas inisiatif sendiri tanpa melalui izin dari pimpinan.

Adapun, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Editor: Himawan Aji
Foto: -
Sumber: JP

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?