RUU HIP diganti RUU BPIP, Mahfud MD: Pancasila Tetap Lima Sila - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Thursday, 16 July 2020

RUU HIP diganti RUU BPIP, Mahfud MD: Pancasila Tetap Lima Sila


Jakarta, ZONASATU -  Pemerintah dan DPR sepakat mengganti Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Masyarakat diberi kesempatan memberi masukan terkait konsep RUU BPIP.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (Surpres) tentang usulan RUU BPIP dari perwakilan pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Puan mengatakan bahwa RUU BPIP, secara substansi, berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang mendapat penolakan dari masyarakat.

“Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP, yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan mengatakan bahwa konsep di dalam RUU BPIP itu memperkuat substansi yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Substansi yang terdapat dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” kata dia.

Puan menambahkan, pasal-pasal yang mendapat penolakan masyarakat, seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. “Dalam konsideran mengingat (RUU BPIP) juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme,” kata Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa konsep RUU BPIP itu akan dibahas apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP itu menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP.
​​​​​​​
“DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap RUU tersebut,” ujar Puan.

Adapun para Menteri yang menyertai Surpres tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Menko Polhukam kemudian bertugas menyerahkan Surpres tersebut secara simbolis kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, disaksikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa Pancasila akan tetap berisi lima sila dalam RUU BPIP.

“Kami tekankan soal Pancasila yang disepakati secara resmi itu kami cantumkan di dalam Bab 1, Pasal 1, butir 1 bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mahfud.

Pancasila di dalam RUU BPIP itu dikembalikan seperti yang dipidatokan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. “Itu adalah salah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR,” dia menambahkan.

Mahfud juga menekankan bahwa salah satu pijakan penting yang diatur dalam Surpres RUU BPIP itu yaitu RUU BPIP harus mengacu kepada Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Itu ada dalam RUU ini di menimbang butir 2 setelah Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang butir 2 itu Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966,” kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat akan membuka seluasnya akses masyarakat terhadap RUU BPIP. Itu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi membahas dan mengkritik RUU BPIP itu. “Kami sepakat ini akan dimuat di situs web resminya DPR,” ujarnya.

Editor: Sofyan Ahmad
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?