IPW : Sesuai UU 34/ 2004 diluar OMP, TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhuhan NKRI - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Sunday, 22 November 2020

IPW : Sesuai UU 34/ 2004 diluar OMP, TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhuhan NKRI


Jakarta, ZONASATU
-
 Jajaran TNI diharapkan melanjutkan operasi pembersihan baliho Rizieq Syihab di seluruh wilayah Indonesia. Jangan kasih kendor dan TNI harus menghabisi gerakan-gerakan intoleransi atas nama agama hingga ke akar akarnya.

Indonesia Police Watch (IPW) melihat ada dua alasan strategis kebangsaan, kenapa TNI harus bergerak membersihkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, saat masih berada di Arab Saudi, Rizieq mengajak secara provokatif akan memimpin revolusi seperti di Iran, begitu tiba di Indonesia.

Kedua, Rizieq juga mengajak "pemenggalan kepala". Dua pernyataannya yang sangat provokatif itu sangat rawan menjadi benturan dan memecah belah bangsa Indonesia sebagai NKRI.

Ucapan Rizieq itu seakan membuat kelompok intoleran merasa di atas angin dan merasa tak tersentuh oleh hukum di negeri ini.

Selain itu Rizieq dan pengikutnya sudah "semau gue" terhadap bangsa ini, dengan cara memasang baliho di mana-mana tanpa izin. Bahkan polisi dan satpol PP tidak berani menindaknya.

"Ketika tak seorang pun aparatur pemerintah berani bersikap untuk mencabuti baliho itu, tentu sangat wajar TNI bergerak mencabuti baliho tersebut" ujar Ketua IPW Neta S Pane, Minggu ((22/11).

Menurut Neta negeri ini bukan hanya milik Rizieq semata, tapi milik segenap rakyat. Jadi jangan biarkan Rizieq semena-mena terhadap bangsa ini, karena dia bukan siapa-siapa, dan bukan pendiri negeri ini.

Tugas TNI di bidang pertahanan saat ini sudah sesuai tugas dan fungsinya, yang tentu bisa saja melakukan pengendalian di wilayah sipil, apalagi jika aparatur sipil, seperti Satpol PP dan Polri tidak bergerak mengendalikan situasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang disebut OMSP (operasi militer selain perang), TNI bisa bergerak mengendalikan situasi demi keutuhan NKRI. Apalagi, keberadaan spanduk atau baliho Rizieq itu tidak hanya melanggar peraturan daerah (perda) karena tidak memiliki izin pemasangan, tapi juga dibarengi sikapnya yang provokatif mengancam keutuhan NKRI.

"Sikap Rizieq dan baliho yang terpasang itu bisa menimbulkan perpecahan masyarakat Indonesia, sehingga wajar ditertibkan TNI," tegas Neta.

IPW menilai, apa yang diperintahkan Pangdam Jaya itu merupakan kerangka penegakan hukum, terutama di saat aparatur hukum tidak bergerak mengendalikannya. IPW melihat, sudah lebih dari setahun baliho-baliho ilegal itu bebas berdiri tanpa ada yang berani menyentuhnya. Satpol PP dan Polri hanya membiarkannya.

"Karena itu apa yang dilakukan TNI itu harus dilihat sebagai upaya bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum, terutama Rizieq dan FPI nya," kata Neta.

Neta menambahkan Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar sendiri dan "semau gue" di negeri ini. Sebab itu IPW mendesak TNI agar terus melakukan operasi untuk menurunkan semua baliho Rizieq di seluruh wilayah Indonesia.

IPW mengingatkan Rizieq dan FPI, jika memang ingin berkuasa di negeri ini, FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024. Jika menang dalam pemilu dan pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Sehingga tidak perlu memprovokasi dan memecah belah umat, dan NKRI untuk meraih kekuasaan.

Editor: Wawan
Foto: Ist
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?