Prof Romli menilai Pencopotan Baliho Habib Rizieq sudah benar, Pemerintah harus Tegas ke FPI - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Sunday, 22 November 2020

Prof Romli menilai Pencopotan Baliho Habib Rizieq sudah benar, Pemerintah harus Tegas ke FPI


Jakarta, ZONASATU
-
 Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita meminta Pemerintah tegas menghadapi ormas Front Pembela Islam (FPI). Apalagi, ormas besutan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu memang tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disampaikan Prof Romli menanggapi belum disahkannya ormas FPI oleh Kemenkumham. “Jadi pemerintah harus tegas berdasarkan UU yang berlaku dan tetap menjaga tindakan eksesif yang melanggar hukum,” ujarnya.
 
Karena itu, Prof Romli juga menyebut bahwa pernyataan Pangdam Jaya yang meminta FPI dibubarkan menjadi tidak lagi relevan.

Sebab, FPI sendiri memang tidak terdaftar sebagai ormas. “Karena organisasi ini tidak lagi mrmiliki dasar hukum pembentukan terhitung sejak tahun 2019,” papar dia.

Di sisi lain, langkah TNI melakukan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab menurutnya tidak menyalahi aturan.

Sebab, merujuk pada UU 34/2004 tentang TNI, khususnya pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 dan 10, TNI memiliki peran membantu tugas pemerintah di daerah dan membantu kepolisian dl rangka kamtibmas.

“Pencopotan baliho anggota TNI atas perintah Pangdam Jaya sudah benar,” tandasnya.

Sebelumnya, FPI tak mau ambil pusing dengan status terdaftar atau tidak di Kemendagri. Selain itu, FPI juga tak peduli ormas tersebut tak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

“FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun,” ujar Ketua Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanuar, Sabtu (21/11).

Menurut Aziz, tanpa SKT sekalipun, FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat. Karena itu, ia menegaskan bahwa ormas sejatinya tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri.

Pendaftaran itu, sambungnya, tidak lebih hanya sebagai akses untuk mendapatkan bantuan APBN. Akan tetapi, selama ini, FPI disebut Aziz adalah ormas yang mandiri secara pendanaan dan tidak pernah meminta dana APBN.

Di sisi lain, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman merasa tak salah dalam pencopotan baliho Habib Rizieq. Dudung melakukan itu karena mau kerja dan tak mau diam.

Dudung menyampaikan tidak akan berdiam diri dan akan terus menertibkan baliho-baliho Habib Rizieq di Jakarta Raya.

“Ya kalau sesuai fungsinya, menunggu ancaman dari luar, kapan kerjanya? Terus mau diam saja?” ujar Dudung kepada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Dudung juga mengatakan memberi perintah kepada jajaran Kodam Jaya untuk mencopot baliho Habib Rizieq karena Satpol PP dan kepolisian tak berdaya.

“Sementara Pol PP dan Polri sudah nggak berani bertindak, saya akan terus lakukan (pencopotan baliho Habib Rizieq),” tegas Dudung.

Editor: Himawan Aji
Foto: -
Sumber: RM

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?