Refly Harus sebut Kepala Daerah yang Langgar Prokes Covid, tak bisa asal dicopot oleh Mendagri dan Presiden - ZONASATU.CO.ID -->

Breaking

Home Top Ad

Friday, 20 November 2020

Refly Harus sebut Kepala Daerah yang Langgar Prokes Covid, tak bisa asal dicopot oleh Mendagri dan Presiden


Jakarta, ZONASATU
-
 Pengamat Politik Refly Harun memberikan tanggapan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan adanya sanksi pencopotan jabatan bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya, di antaranya menegakkan protokol kesehtan (prokes) Covid-19.

Dikatakan Refly Harun, Presiden maupun Mendagri tidak bisa sewenang-wenang mencopot jabatan, karena perlu ada alasan yang jelas dan tidak hanya didasarkan pada instruksi presiden (inpres) atau instruksi menteri (inmen).

"Alasan untuk memberhentikan tersebut tentu seperti yang dikatakan Prof Yusril, tidak bisa didasarkan pada inpres atau inmen, tetapi harus dasarnya pada undang-undang" kata Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, Jumat (20/11/2020).

Adapun aturan yang menjadi dasar pencopotan pejabat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa proses pemberhentian kepala daerah tidak hanya melibatkan satu lembaga/institusi pemerintah saja. Akan tetapi bisa melibatkan tiga lembaga sekaligus atau minimal dua lembaga.

"Kalau tiga lembaga, DPRD dalam konteks provinsi/DPR di provinsi, lalu bisa juga Presiden sebagai administratif, lalu juga Mahkamah Agung, Presiden atau Mendagri," terangnya.

Menyoal pencopotan kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan Covid-19, apabila yang dilanggar adalah peraturan pemerintah (PP), maka ketidakpatuhan itu bisa dikonstruksikan sebagai sebuah pelanggaran atau tidak memenuhi janji jabatan.

Namun demikian, proses pemberhentiannya tidak semata-mata bisa dilakukan oleh Presiden, Mendagri, atau cabang kekuasaan eksekutif.

Refly Harun menegaskan, hal itu harus melibatkan cabang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Refly Harun menjelaskan, pencopotan kepala daerah, yang dalam hal ini gubernur, bisa dilakukan secara proses politik dimulai dengan penggunaan hak-hak DPRD.

"Mulai dari hak bertanya dulu, para individu anggota DPRD mengajukan hak untuk bertanya dan dalam hak bertanya ini tidak harus langsung gubernurnya, bisa diwakili karena ini adalah hak-hak yang bersifat individual dalam institusi DPRD," ujarnya.

Kemudian, DPRD bisa menggunakan hak interpelasi, yaitu hak bertanya mengenai sebuah kondisi atau keadaan yang besar pengaruhnya pada kehidupan kebangsaan dan di daerah.

Ketika interpelasi menemukan kejelasan dan ada dugaan pelanggaran hukum, DPRD dapat menggunakan hak angket. Dalam hal ini, hak interpelasi dan hak angket bukanlah sebuah rangkaian tata cara, keduanya merupakan hak-hak yang mempunyai tujuan berbeda.

"Bukan ditingkatkan, karena hak angket dan hak interpelasi itu tidak main dulu-duluan, tetapi mana dulu yang mau digunakan," terang ahli tata negara ini.

Apabila DPRD menggunakan hak angket, artinya ada pelanggaran hukum dan harus dilakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu kemudian disampaikan kepada penegak hukum untuk dilihat proses hukumnya.

"Kalau jawabannya iya (ada pelanggaran), maka akan disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai," kata Refly Harun.

Mahkamah Agung harus menjalankan due process of law, yakni proses hukum untuk mendengarkan para pihak yang berseberangan, bertikai, atau berbeda pendapat.

Ketika Mahkamah Agung membenarkan tuduhan DPRD, maka DPRD harus mengusulkan pencopotan kepala daerah kepada Presiden. Namun, jika hal itu tak kunjung diuslkan DPRD, maka Mendagri bisa mengambil alihnya dan langsung menyampaikan pada Presiden.

Lebih lanjut, Refly Harun membantah kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa diberhentikan terkait kerumunan pengikut Habib Rizieq Shihab.

Menurut Refly Harun, instruksi Mendagri adalah lebih pada mengingatkan kepala daerah. Adapun pencopotan kepala daerah dapat dilakukan ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Untuk diberhentikan ini ada proses yang saya katakan tadi, tidak hanya melibatkan satu institusi misalnya Mendagri saja atau Presiden saja, tidak begitu," kata Refly Harun.

"Tapi harus menggambarkan dinamika demokrasi, check and balance di antara cabang-cabang kekuasaan negara atau pemerintahan," tambahnya.

Lebih jauh lagi, Refly Harun menyatakan dirinya tidak begitu setuju dengan instruksi Mendagri. Sebab hal-hal itu ia nilai tidak menghargai otonomi daerah, sehingga bukan ranah pemerintah pusat untuk menentukan hal-hal di daerah, termasuk soal Pilkada atau pencopotan kepala daerah.

Menurutnya, undang-undang tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menjatuhkan lawan politik. Undang-undang adalah untuk mengatur kepemimpinan agar kepala daerah tetap berpihak kepada negara dan mampu mewujudkan tujuan nasional.

Editor: Wawan
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?