Jokowi terbitkan Perpres Penanggulangan Ekstremisme mengarah terorisme, Ini Isinya - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Sunday, 17 January 2021

Jokowi terbitkan Perpres Penanggulangan Ekstremisme mengarah terorisme, Ini Isinya


Jakarta, ZONASATU
-
  Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Berdasarkan laman Sekretariat Negara, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut ditandatangi Jokowi pada 6 Januari 2021 dan diundangkan seharinya, yakni 7 Januari 2021.

Adapun maksud dari aturan ini diteken Jokowi untuk mencegah terjadinya gerakan eskterimisme yang mengarah pada terorisme, dan sebagai acuan untuk kementrian atau lembaga terkait.

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme," demikian bunyi salah satu maksud Pepres yang diteken Jokowi tersebut, seperti dikutip Minggu (17/1/2021).

Selain itu, RAN PE yang diteken Jokowi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi tujuannya.

Dalam pasal 1 ayat 2 disebut ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. RAN PE berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
 
"RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," bunyi pasal 2 ayat 2 dalam aturan tersebut.

Dalam pasal itu dikatakan RAN PE sebagai bagian memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Perpres ini maka dibentuk sekretariat bersama RAN PE. Sekretariat terdiri dari unsur kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
 
Kemudian, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 
"Sekretariat dipimpin dan dikoordinasikan kepala badan yang menyelenggarakan urusan penanggulangan terorisme," isi pasal 5 ayat 3.
 
RAN PE wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Presiden Jokowi. Aturan ini telah ditandatangani pada 6 Januari 2021 dan berlaku sejak ditetapkan.

Yang menarik di Pasal 8 dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini, baik kementerian ataupun lembaga serta daerah bisa melibatkan masyarakat dalam peran serta RAN PE ini.

"Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat," demikian bunyi pasal tersebut.

Pendanaan RAN PE
Dalam Pasal 11 Perpres Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan pendanaan RAN PE ini berasal dari APBN maupin APBD.

"Pendanaan RAN PE bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan," demikian bunyinya.

Editor: Casandra Editya
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?