KPAI nilai SKB tiga Menteri berikan kebebasan Guru dan Siswa pakai Seragam Sekolah - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, 3 February 2021

KPAI nilai SKB tiga Menteri berikan kebebasan Guru dan Siswa pakai Seragam Sekolah


Jakarta, ZONASATU
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas. 

SKB tiga menteri tersebut mengatur ketentuan tentang  penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemda pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

"SKB tiga menteri itu salah satunya mengatur tentang murid dan guru di sekolah negeri yang berhak memilih seragam yang dikenakan," ujar Retno Listyarti, komisioner KPAI bidang pendidikan di Jakarta, Rabu (3/2/2021).  

Dia menambahkan, SKB tersebut menjawab sekaligus menghentikan berbagai polemik yang selama ini ada di sejumlah daerah. Lantaran munculnya berbagai aturan  terkait seragam di lingkungan sekolah bagi peserta didik, pendidik, dan  tenaga kependidikan yang dinilai  cenderung diskriminatif  dan intoleransi sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan pemda. 

Dalam ketentuan pada SKB tersebut, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam sekolah dan atribut tanpa kekhususan agama, atau dengan kekhususan agama.  

"Pemda dan sekolah tidak boleh lagi mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," kata Retno.  Namun, khusus peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam (NAD) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan NAD. 

Retno mengatakan, ketentuan peserta didik dan pendidik berhak memilih seragam sekolah serta atribut tanpa kekhususan agama, atau dengan kekhususan agama merupakan perwujudan hak asasi individu sesuai keyakinan pribadinya.  

"Hal ini penting ditekankan, karena melarang menggunakan maupun mewajibkan menggunakan, semuanya melanggar hak asasi manusia (HAM), padahal pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, nondiskriminatif dan menjunjung tinggi HAM,” tegas Retno.  

Retno menambahkan, menggunakan aurat bagi muslimah memang kewajiban. Namun caranya dalam prinsip mendidik, tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Harus dengan membangun kesadaran terutama bagi anak-anak.  

Berikan pengetahuan, edukasi dan contoh (model) terlebih dahulu, sehingga anak memiliki kesadaran pribadi tanpa merasa terpaksa melakukannya dan benar-benar yakin saat memutuskan menggunakannya. 

"Jadi tidak dipandang hanya sekadar seragam tetapi menyadari makna mengapa harus menutup aurat," tandas Retno. 

Editor: Kasiono
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi terkait pemberitaan www.zonasatu.co.id dapat dikonfirmasikan ke email redaksi zonasatu.redaksi@gmail.com 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?