BNPT-Pemprov Jabar terus Perkuat Kolaborasi dalam Merawat Pancasila - ZONASATU.CO.ID

Breaking

Home Top Ad

Thursday, 13 January 2022

BNPT-Pemprov Jabar terus Perkuat Kolaborasi dalam Merawat Pancasila


Bandung | ZONASATU
-
 Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah. Untuk itu dalam merawat Pancasila tentunya juga perlu berkolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah  daerah. Karena dengan bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama maka segala macam potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH, kepada wartawan usai acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan BNPT RI bersama Forkopimda dan Kesbangbol se-Jawa Barat dalam rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Provinsi Jawa Barat. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/1/2022).
 
“Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia telah memiliki ideologi negara yakni Pancasila yang tentunya perlu kolaborasi dan ikhtiar bersama agar segala potensi berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara (berpaham radikal terorisme) bisa dieliminasi,” ujar Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Menurutnya, ideologi radikal terorisme ini merupakan suatu paham yang menganut kekerasan sebagai tindakan pembenaran. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tetap teguh pada nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila.

“Karena ideologi terorisme itu adalah ideologi yang berbasis kekerasan, yang akhirnya bisa memapar masyarakat kita, siapa saja bisa terpapar. Mau itu tua, muda, TNI-Polri, ASN juga bisa terpapar. Diharapkan masyarakat tetap teguh menjaga nilai luhur bangsa kita," kata mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Lebih lanjut alumni Akpol tahun 1988 ini menjelaskan, untuk mencapai hal tersebut pihaknya mendiskusikan dan membahas rencana program yang berkaitan dengan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. “Karena salah satu lokasi, Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang disusun BNPT ada di Jawa Barat yakni di Kabupaten Garut,” ujanrya. 

Pihaknya juga akan mengembangkan narasi dalam rangka kontra propaganda jaringan terorisme dengan narasi yang menyampaikan pesan ke-Indonesiaan. Karena dirinya juga tidak ingin generasi muda bangsa ini bebas mengakses informasi melalui media sosial yang pada akhirnya memilih narasi yang jauh dari nilai luhur bangsa ini.

“Dan upaya mencegah di media sosial juga perlu dilakukan. BNPT bersinergi dengan komunitas dalam rangka menyusun konten kreatif, yang bertema bagian dari NKRI. Kami juga punya Duta Damai (Dunia Maya). Selain itu juga, penutupan akun yang sifatnya radikalisme telah dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak Kominfo, karena hal itu sudah diatur oleh hukum, melalui UU No 11 tahun 2008 (ITE),” kata mantan Kapolda Papua ini.

Untuk itulah menurutnya, penanganan paham radikal dan terorisme ini perlu dilakukan dengan konsep penanggulangan berbasis semangat atau berpola Pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak, yakni melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha termasuk juga kalangan media.. 

“Kenapa media ? Karena di era digitalisasi seperti sekarang ini paham radikal terorisme tersebut mudah tersampaikan ke generasi muda yang dalam kondisi labil dan serba ingin tahu,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini. 


Karena itu dirinya tidak ingin generasi muda bangsa ini dengan bebasnya mendapatkan informasi di sosial media, yang pada akhirnya memilih narasi yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, Kaloborasi dengan pentahelix bahwa tidak ada tempat untuk ideologi lain selain Pancasila. 

“Kita tidak ingin adanya ideologi yang berbasis kekerasan. Kita inginkan masyarakat tetap teguh kepada nilai-nilai bangsa Pancasila,” ujar perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagaiKapolda Banten ini.mengakhiri.

Sementara itu Gubenrur Jawa Barat (Jabar), H. Ridwan Kamil mengatakan bahwa provinsi Jawa Barat dengan jumlah berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa seringkali menjadi objek dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu menjadi kerawanan sasaran alur informasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Untuk itu Pemerintah Provinis (Pemprov) Jabar dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sepakat bekerja sama dalam upaya pencegahan aksi terorisme serta program deradikalisasi. 

Pemprov Jabar sendiri selama ini sudah memiliki beragam program pencegahan terorisme agar tidak terpapar kepada anak-anak muda.. Salah satunya, berupa kemah kebangsaan yang menyasar kepada anak muda. 

“Yang mana hal itu dilakukan untuk berkumpul bersama dalam mendiskusikan semangat ke-Pancasilaan, Kemudian saya juga sudah melantik 1.100 Duta Pancasila dan juga Duta Bela Negara,” ujarnya


Selain itu Pemprov Jabar juga memiliki Program Ajengan Masuk Sekolah untuk memberikan narasi menangkal segala potensi ceramah bermuatan narasi yang hendak menggeser ke-Pancasilaan ke arah radikalisasi.

Selain itu menurutnya juga ada sekolah untuk ibu-ibu atau emak-emak dengan kurikulum tentang radikalisme. “Hal-hal itu dilakukan di Jabar supaya jangan ada kejadian seperti di tahun 2000-an, yang tetangganya merakit bom karena tidak hafal atau tidak peduli kalau itu perbuatan terorisme,” kata Emil. 

Tak hanya itu, Kang Emil menyebut ada Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) untuk memberikan edukasi kepada perempuan di Jabar. “Seperti Program Sekoper Cinta, salah satu kurikulumnya adalah deteksi radikalisme. Program-program ini insya allah akan membawa Jawa Barat 2022 gas pol melawan radikalisme,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Pemprov Jabar dan PT Bio Farma, Kepala BNPT tampak didampingi Sekertaris Utama (Sestama) Mayjen TNI Dedi Sambowo, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Mayjen TNI Nisan Setiadi, SE, Deputibidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol. Ibnu Suhendro, S.Ik, Direktur Pencegahan Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM, Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, MA.

Selain itu tampak pula Direktur Kerjasama Regional Brigjen Pol Kris Erlangga, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI), Laksma TNI Joko Sulistyanto, SH, MH, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak, MM, Direktur Penegakan Hukum, Kombes Pol. Hando Wibowo, S.Ik dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.

Editor: Adri Irianto
Foto: -
Sumber: -

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


UNESCO menyebutkan Indonesia berada diurutan nomor dua dari bawah soal literasi dunia yang berarti penduduk Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah yaitu 0,001% atau dari 1.000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Yuk, perkaya literasi dan biasakan membaca sampai selesai.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?